Pemprov Jabar Wajib Perhatikan Sektor Pertanian
BANDUNG.SJN COM.-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati meminta Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus kepada sektor pertanian. Mengingat selama pandemi, tetap bertahan di ladangnya dan menghasilkan kebutuhan pangan untuk masyarakat.
Pemprov. Jabar dipandang perlu untuk meningkatkan kepedulian untuk petani.Kepedulian tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai program strategis yang mampu meningkatkan pengembangan usaha petani, dan target ke depannya mampu membawa kesejahteraan untuk para petani.
Politisi Perempuan Partai Gerindra Asal Dapil 5 (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) menuturkan sangatlah realistis Pemprov. Jabar mempunyai kepedulian tinggi untuk para petani.Pasalnya, sektor pertanian hingga saat ini sangat berperan besar dalam kontribusinya pada PDRB.Dari laporan yang diterima, sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB mencapai 7 persen.
Apa yang harus diberikan pemerintah kepada para petani , untuk konteks kekinian, pemerintah harus segera menyelesaikannya persoalan pupuk.Persoalan pupuk, jelas Lina dari aspirasi yang muncul selama reses DPRD Jabar yang berlangsung Awal November 2020, banyak dikeluhkan oleh petani.Dari aspirasi yang muncul, pupuk saat ini di beberapa daerah mengalami kelangkaan.“Saat masuk musim tanam. Pupuk an-organik kerap kali sulit didapat, terutama pupuk subsidi dari pemerintah,” katanya
Kelangkaan pupuk organik itu, seharusnya tidak perlu terjadi kalau Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus,seperti memberikan pelatihan kepada para kelompok tani untuk berkarya menciptakan, membuat dan memproduksi pupuk organik.
Kendati ada harganya mahal. Kondisi ini, jika dibiarkan akan berakibat mengganggu’ produksi padi sebab dalam kurun waktu September hingga Desember 2020, merupakan waktu musim tanam.Dalam kurun waktu tersebut, pupuk sangat dibutuhkan petani.Hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi perihal distribusi pupuk.Hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah, anggaran subsidi pupuk kepada petani besarannya harus ditambah.ujarnya.
Kelangkaan pupuk organik itu, seharusnya tidak perlu terjadi kalau Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus,seperti memberikan pelatihan kepada para kelompok tani untuk berkarya menciptakan, membuat dan memproduksi pupuk organik.
Pelatihan bagi para kelompok tani, merupakan tanggungjawab pemerintah. Agar suatu saat nanti, mereka yang sudah mendapatkan pelatihan, bisa menjadi trainer bagi para petani-petani lain.
“Sehingga ketika akan memasuki musim taman, pupuk organik sudah tersedia, dan dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan pupuknya,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Jabar, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH), Dinas Perkebuhan dan Dinas Kehutanan melatih para kelompok tani (Poktan) membuat dan memproduksi pupuk.
Sayangnya, sektor pertanian saat ini mendapatkan alokasi cukup kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD. Padahal, kalau memang Pemprov Jabar ingin benar-benar mendongkrak perekonomian masyarakat, anggaran untuk sektor perekonomian masyarakat harus ditambah, terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini pungkasnya.(Adikarya Parlemen/die)
