Banmus DPRD Jabar Apresiasi Kebijakan Anggaran Provinsi Jawa Tengah
JATENG.SJN COM.-Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat serap beberapa masukan berkaitan dengan kebijakan strategis ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya penjadwalan dan kedudukan Banmus, hingga perkembangan penanganan Covid 19.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat mengatakan, ditengah pandemi covid 19 saat ini, banyak sektor yang terdampak. Terutama sektor ekonomi yang belum lama ini beberapa daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat mendapat dana pinjaman dari PT. SMI untuk digunakan sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Bahkan, dana pinjaman untuk PEN ini ditawarkan hingga wilayah kabupaten kota di Jabar, diantaranya Bogor,” ujar Achmad Ru’yat saat memimpin rapat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (26/11/2020).
Namun, lanjut dia, justru Jawa Tengah tidak mengambil kesempatan untuk menerima pinjaman dana tersebut. Sehingga hal ini langkah yang cukup bagus mengingat pinjaman dana untuk PEN berdampak pada penyusunan penganggaran periode berikutnya.
“Tentu ada konsekuensi kebijakan anggaran selanjutnya yang harus dipertimbangkan secara matang,” katanya.
Hal serupa disampaikan anggota Banmus lainnya, Irfan Suryanagara. Menurut Irfan, pihaknya dapat menarik kesimpulan bahwa Jawa Tengah tidak mengambil kesempatan pinjaman dana untuk PEN tersebut dengan alasan efisiensi anggaran. Selain itu, optimalisasi anggaran dari RPJMD itu sendiri.
“Kami mengapresiasi Jateng memutuskan tidak mengambil dana pinjaman, justru lebih mendorong efisiensi pekerjaan,” ujar Irfan.
Di sisi lain, kata Irfan, berbagai investasi sebagian besar bergeser ke wilayah Jateng dengan alasan perusahaan-perusahaan di Jabar menilai upah di Jateng lebih rendah.
“lnilah mengapa investasi begeser ke Jateng,” ucapnya.
Kendati demikian, Irfan menambahkan, perlu ada komitmen secara wilayah antara Jabar dan Jateng berbatasan langsung harus dapat saling berkontribusi.
“Justru dalam bingkai Indonesia, Jabar dan Jateng harus saling menguntungkan baik secara ekonomivmaupun sosial,” tandasnya.(hms/die)
