Rp 2,3 Triliun untuk SMA/SMK Provinsi Jabar di 2021, Dewan : Sistem Pembagiannya Tidak Proporsional

PURWAKARTA.SJN COM.-Kucuran anggaran dari pemerintah untuk sekolah negeri dan swasta tingkat SMA/K dan SLB di Jawa Barat terjadi ketimpangan selama beberapa tahun ini dan hingga kini pun
bantuan yang diberikan kepada siswa sekolah swasta relatif kecil dibandingkan bantuan yang diberikan kepada siswa di sekolah negeri. Padahal jumlah siswa sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan siswa di sekolah negeri.

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, sebagai latar belakang bahwa dari sekitar 1,9 juta siswa SMA/K dan SLB di Jawa barat itu 1,2 juta siswa adalah itu kontribusi dari sekolah-sekolah swasta. Sementara jumlah siswa di sekolah negeri itu hanya sekitar 750 ribu.

“Tidak bisa dipungkiri kontribusi besar dari pihak-pihak swasta. Nah, kita menilai ini belum proporsional, masih ada ketimpangan, tepatnya kontribusi dalam perhatian anggaran kepada sekolah swasta masih sangat kecil jika dibandingkan kontribusi kepada sekolah negeri yang justru jumlah siswanya lebih sedikit,” ucap Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu, (19/12/2020).

Sebagaimana diketahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan program sekolah gratis. Program ini menyentuh sekolah negeri tingkat SMA/K dan SLB negeri yang jumlahnya 834 sekolah dengan jumlah siswa 750 ribu.

Dalam program tersebut semua sekolah tersebut mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). BOPD untuk sekolah negeri yang dianggarkan untuk tahun 2021 itu nilainya sekitar Rp 1,9 juta per siswa per tahunnya atau sekitar Rp 150-190 ribu per siswa per bulannya.

Sementara bantuan untuk sekolah swasta hanya Rp 700 ribu per siswa per tahun atau hanya Rp 60 ribu per siswa per bulannya. Anggaran Rp 700 ribu per siswa per tahun untuk sekolah swasta ini pun baru di syahkan bulan lalu (November) 2020 dari sebelumnya hanya Rp 550 ribu per siswa per tahun.

“Semula, bantuan untuk sekolah swasta itu Rp 550 ribu per siswa per tahun. Akhirnya disetujui juga menjadi Rp 700 ribu per siswa per tahun setelah Komisi V melalukukan upaya keras,” kata Hadi.

“Harapan kami lebih dari angka Rp 700 ribu, minimal bisa hampir sepadan dengan bantuan siswa sekolah negeri, yakni, Rp 1,8 – 1,9 jutaan, tapi, mentoknya di angka Rp 700 ribu,” tambahnya.

Disimpulkan ketika dihitung keseluruhan, anggaran bantuan Pemerintah untuk pendidikan sekolah negeri dan swasta tingkat SMA/K dan SLB di Jawa Barat mencapai Rp 2,3 triliun. Jadi, Rp 1,4 triliun untuk sekolah negeri dan Rp 904 miliar untuk sekolah swasta.

“BOPD sekolah negeri tingkat SMA/K dan SLB yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah Rp 1,4 triliun, padahal jumlah siswa sekolah negeri tersebut hanya sekitar 834 sekolah dengan 750 ribu siswa. Sementara Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta yang dianggarkan untuk tahun 2021 hanya Rp 904 miliar. Nilai itu yang nanti dibagikan ke sebanyak 1,2 juta siswa sekolah swasta,” jelasnya.
“Nah saya rasa ini tidak seimbang, kalau disebut ketidakadilan bisa seperti itu. Jadi, kami terus mengkomunikasikan soal ini, kami berharap agar anggaran untuk sekolah swasta diperhatikan, kami akan berjuang terus, mudah-mudahan tahun depan bantuan untuk sekolah swasta ada lonjakan yang signifikan, kami akan terus perjuangkan,” pungkasnya (rls)