Harus Logis Dan Realistis Dalam Refocusing APBD Jabar

BANDUNG.SJN COM.-DPRD Menilai setelah 5 kali refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada tahun 2020 kemarin, kini refocusing Anggaran jilid 2 kembali dimulai ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Sekda Jabar no :91/KU.01/BPKAD mengenai Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada APBD Prov Jabar tahun anggaran 2021.

Terkait hal ini Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.H. Daddy Rohanady saat dimintai tanggapannya di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Selasa (8/6/2021). Menyatakan :
“Hingga sekarang ini belum ada pemberitahuan, sama seperti 5 kali refocusing yang lalu, Dewan tahunya ketika akan melakukan pembahasan soal APBD Perubahan, baru kami peroleh angka detailnya berapa !”Sebut Daddy.

Dewan itu dapetnya pemberitahuan bukan dibicarakan, kita mau refocusing berapa 10 persen apa 20 persen dari APBD kita, mau di alokasikan berapa ? Dewan dapat pemberitahuannya tidak dari awal, beda dengan perencanaan APBD.

“Kami terima kabar selain lewat kawan-kawan media juga dari Dinasnya yang menyampaikan. Pak Kita dihandle, dihold dulu sebagian. ! Diholdnya berapa kita gak tahu!”ungkap Dady

Memang dalam rapat-rapat disampaikan beberapa, tapi apa yang mau direfocusing Kami belum tahu. Saran saya bicarakan baik-baik dengan dinasnya apa yang mau dihold, supaya mereka yang melakukan skala prioritasnya, jangan sampai kemudian pokoknya potong sampai 50 %, jangan hantam kromo begitu.

“Saya juga berpesan sepanjang itu berkaitan dengan manpower/tenaga kerja,saya menitipkan jangan sampai, misalnya terpaksa merumahkan, Kawan THL, yang selama ini sudah berjalan kegiatannya, saya kira sebisa mungkin itu dihindari” pinta Daddy.

Refocusing anggaran memang tidak perlu ada pemberitahuan ke dewan, karena payung hukumnya dari kemendagri silahkan untuk berimprovisasi diberi kewenangan bagi kepala daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, tanpa lebih dulu wajib membicarakannya seperti saat pembahasan APBD itu masalahnya.
“Hanya saja tentu kita berharap alasan logis dan realistis itu yang dilakukan jangan Hantam Kromo.”sebut anggota DPRD Jabar yang mewakili masyarakat Kab/Kota Cirebon dan Indramayu. (AP)