BNPB : Butuh Penanganan Serius PMK
Bandung.Swara Jabbar Com.-Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum bisa memprediksi kapan berakhirnya penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar akibat penurunan berat badan permanen.
Sub Bidang 2, Satgas Penanganan PMK Bidang Pencegahan BNPB, Lilis Siti Muttmainnah menjelaskan, penyebaran virus PMK itu butuh penangan serius yang memerlukan peran aktif semua elemen masyarakat.
PMK ini butuh penangan serius. Karena kalau tidak ditangani dengan serius, kerugian ekonominya juga akan berdampak pada kerugian negara juga. Makanya semua masyarakat perlu tahu bagaimana upaya pencegahannya,” ujar Lilis, di sela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Penanganan PMK di Mercure Bandung City Center, 23 September 2022.
Perempuan berkacamata ini menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan guna meminimalisir penyebaran virus PMK. Terlebih, berakhirnya virus tersebut tidak bisa diprediksi. Walaupun kata Lilis, kasus saat ini mulai berkurang, tetapi virus tersebut masih berpotensi besar untuk terus muncul di lingkungan sekitar.
“Kita semua tidak bisa lepas tangan. Makanya kami berusaha terus meminimalisir penyebaran viris PMK ini sehingga kalau pun masih ada kasus, tapi dampaknya tidak besar,” terangnya.
Dijelaskan, memang PMK itu mustahil menular terhadap manusia. Akan tetapi, hewan ternak itu bagian penyumbang protein bagi manusia. Kemudian, sebagian besar perekonomian masyarakat tergantung pada hewan ternak.
“Kalau ternak sudah terinfeksi PMK, maka dari segi kualitasnya berkurang. Memang daging yang terinveksi PMK masih bisa dikonsumsi asalkan dimasak dengan cukup matang dan kasian ternak-ternak itu kalau tidak segera ditangani dengan baik,” paparnya.
Upaya pencegahan BNPB tersebut dengan melakukan bimtek kepada unsur masyarakat di 20 provinsi dari 34 provinsi secara nasional tak terkecuali di Jabar, merupakan provinsi yang sudah terjangkit PMK. Bimtek tersebut sudah berlangsung sejak awal September lalu. Di Jabar, bimtek BNPB ini berlangsung selama tiga hari sejak 21-23 September 2022.
Khusus di Jabar, Lilis menjelaskan, bimtek pencegahan PMK itu fokus pada lima kabupaten/kota di Jabar. Kelima daerah tersebut, merupakan wilayah tertinggi kasus PMK yang terbesar di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
“Kami bimtek PMK, fokus ke walayah yang banyak terjangket PMK. Makanya, dari 27 Kabupaten/kota di Jabar, tapi ada lima kabupaten/kota yang PMK-nya masih tinggi, seperti Sukabumi, Garut, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Bandung. Mereka kami latih dari materi PMK,” sebutnya.
Diketahui, kegiatan bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar serta dihadiri oleh Satgas PMK Provinsi Jabar, Perwakilan Kodam Siliwangi, dan Perwakilan BPBD Provinsi Jabar.
Tindak lanjut pasca bimtek ini, para peserta akan menjadi fasilitator untuk menyosialisasikan ke masyarakat peternak dengan rincian 10 Kepala Keluarga per hari selama 30 hari atau dengan total target peserta 300 Kepala Keluarga per fasilitator di wilayah Provinsi Jabar. Pelaporan penginputan sosialisasi ini akan dilakukan di aplikasi Inarisk sehingga pemantauan sosialisasi peserta dapat terkontrol validasinya.
Provinsi Jabar ditunjuk sebagai salah satu pelaksanaan bimtek satgas PMK, karena masuk dalam zona merah wilayah terdampak PMK. Meski demikian, Pemerintah Jabar sudah melakukan vaksinasi terhadap ternak sebagai langkah pencegahan penyakit PMK. (die)
