Jaringan Irigasi Tidak Tuntas Dibangun, Anggaran Sering Dipangkas.
Bandung.SJN.Com.
Hasil pemantauan DPRD Jabar melalui Komisi IV terhadap jaringan irigasi (daerah irigasi) yang ada di wilayah Jawa Barat tidak ada yang dikerjakan secara tuntas, bahkan selama musim penghujan banyak yang rusak dan jebol. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar telah berupaya memperbaiki, namun, lagi-lagi terkendala di anggaran.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar h. Daddy Rohanady, ketidak mampuan Dinas SDA dalam menuntaskan pembangunan daerah irigasi tentunya tidak terlepas dari anggaran yang diplot dalam APBD Jabar untuk sektor SDA sangat kecil. Hal ini, karena anggaran yang sudah disetujui Komisi IV bersama Dinas SDA, ketika sampai di Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu dipangkas. Jadi wajar kalau banyak daerah irigasi yang rusak.
Pada tahun 2016 lalu, Komisi IV sangat mendukung Dinas SDA untuk menuntaskan pembangunan daerah irigasi Padawaras- Tasikmalaya sepanjang 2500 KM. Kita sudah sepakat besaran anggaran untuk perbaikan Daerah Irigasi (DI) Padawaras. Namun ketika di bawa ke Badan Anggaran (Bangar) dan dibahas bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tiba-tiba anggaran untuk pembangunan D.I. Padawaras hilang alias di coret.
Pencoretan anggaran untuk pembangunan D.I.Padawaras tersebut dengan alasan, anggaran tidak memungkinkan karena anggaran diperuntukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON Jabar 2016. Jadi cukup kalau banyak daerah irigasi yang rusak, kata Daddy saat ditemui diruang Komisi IV DPRD Jabar, Senin (19/3/2018).
Dikatakan, dibawah Dinas SDA Jabar ada 6 Balai SDA, tadinya kita berharap, agar dimasing-masing Balai dapat menuntaskan satu (1) daerah irigasi yang rata-rata panjangnya sekitar 2.000 sampai 2.500 KM, sehingga panjang secara keseluruhan mencapai 15.000 KM yang dapat mengaliri seluruh sawah-sawah yang ada di Jabar.
“Ini yang kita harapkan, kalau sawahnya terairi dengan baik tentunya produksi padi dan produksi pertanian lainnya juga dapat meningkat”, ujarnya.
Daddy juga mengatakan, sewaktu Komisi IV melakukan study banding ke Provinsi Jatim, ternyata Jatim kini menjadi lumbung padi Nasional, mereka surplus gabah padi sekitar 10.ribu ton pertahun. Sedangkan Jabar hanya surplus pada sekitar 3,5 ribu ton pertahun. Surplus padi di Jatim ini, sebagai bukti baiknya daerah irigasi yang mereka lakukan.
Kalau hulu Daerah Irigasi bagus tentunya penyaluran airnya juga lancar masuk kesawah-sawah, sehingga produksi padi meningkat, dan ketahanan pangan juga akan semakin baik. Kalau D.I tidak digarab dengan baik tentunya, akan berdampak terhadap hasil produksi padi, berdampak pencetakan sawah baru. Belum lagi kalau kita berbicara jalan produksi.
Lebih lanjut Ia mengatakan, sejauh ini jalan-jalan produksi yang ada di wilayah Jabar, masih jauh dari baik. Walaupun jalan-jalan produski itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Untuk itu, kita minta pemerintah Kab/kota yang akan mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Gubernur (BanKeuGub) hendaknya memproritaskan untuk pembangunan jalan-jalan produksi.
Jika jalan menuju sentra produksi bagus tentunya petani yang akan menggarap kesawah dan mengangkut hasil produksi tentunya tidak ada hambatan. Dengan kondisi jalan produksi yang bagus tentunya memperlancar angkutan transportasi hasil produksi.
Selama pemerintah belum mampu memperbaiki daerah irigasi , jalan berharap nilai tugar petani (NTP) dan tingkat kesejahteraan petani dapat meningkat. Wong hasilnya tidak maksimal ditambah lagi kondisi transportasi jelek. Hal ini harus dibenani, oleh Gubernur terpilih nanti, ujarnya.
Daddy juga mengakui, bahwa salah satu program prioritas Gubernur Aher itu adalah Sektor Infrastruktur yang menjadi mitra kerja Komisi IV. Namun, kata Daddy, khusus bidang SDA dari sisi anggaran termasuk yang minim. Padahal, Dinas SDA itu merupakan sektor yang penting dalam memenuhi ketahanan pangan.
Selama police anggaran yang ditetapkan pemerintah masih kurang terhadap Dinas SDA khususnya untuk pembangunan/ renovasi daerah irigasi, jangan berharap target peningkatan produksi pertanian dapat meningkat segnifikan. Padahal salah satu indikator peningkatakan IPM itu adalah daya beli masyarakat, yaitu tersedianya kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Makanya Komisi IV terus mendukung dan mengupayakan agar anggaran untuk Dinas SDA dalam setiap penyusunan APBD Jabar dapat ditingkatkan. Namun, lagi lagi dibantai oleh Badan Anggaran dan TAPD, tandasnya.(dh)
