DPRD Jabar Siap Kritisi LKPJ Gubernur Akhir Masa Jabatan.
Bandung.SJN.Com
Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jabar , H.Eryani Sulam mengatakan dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018 oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, pada Senin (19/3/2018) akan ditindak lanjuti oleh Pansus I LKPJ AMJ.
Menurut Eryani Sulam yang juga anggota Pansus, bahwa Pansus I LKPJ AMJ siap mengkaji dan mengkritisi apa yang telah disampaikan Gubernur Ahar, terutama soal data dan angka-angka keberhasilan. Karena tadi Gubernur Aher dalam laporannya lebih menonjolkan tingkat keberhasilan semata, termasuk target-target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menenah Daerah) sebagai tindak lanjut dari janji-janji Gubernur pada saat kampanye.
Dokumen yang telah disampaikannya LKPJ AMJ Gubernur, sebelum dibahas oleh Pansus terlebih dahulu dibahas ditingkat Komisi dengan mitranya masing-masing. Selanjutnya baru dibawa ke tingkat Pansus untuk dikaji lebih mendalam.
Kajian mendalam Pansus terutama dengan target dan tingkat keberhasilan sebagaimana yang telah disampaikan Aher. Apa benar data dan angka-angka keberhasilan itu sesuai dengan realisasi dilapangan. Untuk itu, nanti Pansus akan menggandeng para pakar atau ahli dan akademisi untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam.
“Mudah-mudahan, apa yang dilaporkan Gubernur dalam LKPJ AMJ, terutama saol angka-angka keberhasilan tidak ditemukan hal-hal yang bertolak belakang, dalam artian angka tidak terlalu jomplang, antara yang dilaporkan dengan hasil kajian pansus”, ujar Eryani Sulam kepada wartawan usai mengikuti siadang paripurna LKPJ AMJ Gubernur, di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/3/2018).
Dikatakan, tadi Gubernur lebih menonjolkan angka-angka keberhasilan, tapi saya yakin disamping keberhasilan ada hambatan, contoh disektor ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sektor sektor ini sangat mendukung bagi kehidupan masyarakat Jabar dalam memenuhi tingkat kesejahteraan.
Pada sektor ketenagakerjaan, dikatakan target 1 juta lapangan pekerjaan tercapai ?.. Kita akan kaji dari mana tercapainya angka 1 juta bidang ketenagakerjaan tersebut tercapai. Jangan sampai keberhasilan kab/kota dalam ketenaga kerjaan diklaim keberhasilan provinsi.
Untuk sektor pendidikan, dikatakan APK meningkat tajam, dari 76 poin lebih ditahun 2016 kini di tahun 2018 sudah mencapai 81 poin. Apa benar angka APK sudah mencapai 81 poin, indikatornya apa ?.. Sektor pendidikan ini akan kita kaji secara mendalam, karena sektor pendidikan merupakan salah satu indikator pendongkrak IPM ( Indeks Pembangunan Manusia).
Memang ada dua pemahaman pelayanan dasar pendidikan, dimana dalam janji kampenye Gubernur dijanjikan Sekolah Gtaris dari SD sampai SLTA, janji sekolah gratis ( Wajardikdas 12 ) memang belum tercapai, namun sejak alih kelola SLTA pada Januari 2017, walaupun disana sini masih ada ditemukan berbagai pungutan terhadap siswa itu dalam rangka peningkatakan mutu pendidikan bukan pelayanan dasar pendidikan.
Lebih lanjut Eryani mengatakan, Gratis Pendidikan Dasar itu, bukan berarti sekolah dilarang total memungut biaya pendidikan dari para siswa, tapi dalam artian gratis yang berkeadilan. Contohnya, masak anak pejabat negara/ daerah, anak anggota Dewan disama dengan anak petani, anak sopir angkot atau anak dari kalangan keluarga kurang mampu. Ini, tentunya tidak berkeadilan, ujarnya.
Adapun terkait masa kerja pansus LKPJ AMJ yang diputuskan selama 30 hari kerja, menurut Eryani, dirinya kurang sependapat, karena dengan waktu 30 dikhawatirkan, Pansus dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal dan optimal untuk mengkaji secara mendalam, karena terbatas dengan waktu.
Namun, nantilah kita lihat, mudah-mudahan, waktu 30 hari kerja pansus dapat bekerja maksimal, dan dapat menghasilkan kajian yang optimal, tandsnya.(dh)
