FPKS DPRD Jabar Berkomitmen Reses Harus Jadi Pijakan Rumusan Kebijakan Publik
Bandung.Swara Jabbar News Com.-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil reses sebagai pijakan utama dalam perumusan kebijakan publik dan prioritas anggaran tahun 2026. Melalui kegiatan reses masa sidang III Tahun 2024–2025, aspirasi warga dari berbagai daerah di Jawa Barat dihimpun secara terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti lapangan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, KH. Drs. Tetep Abdulatiep, M.Ag., menyampaikan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab politik dan moral untuk menghubungkan kebutuhan rakyat dengan agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran provinsi.
“Hasil reses ini adalah suara autentik rakyat. Kami akan mengawal hingga menjadi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Tetep.
Temuan Utama di Berbagai Bidang
Hasil penjaringan aspirasi menunjukkan sejumlah persoalan mendesak:
Pendidikan: Jam masuk sekolah yang terlalu pagi, rombongan belajar melebihi kapasitas ideal, kekurangan sekolah negeri, dan masalah zonasi PPDB.
Kesehatan: Keterbatasan akses layanan primer & rujukan, krisis tenaga medis, permasalahan BPJS, stunting tinggi, minim fasilitas kesehatan mental, serta sanitasi dan air bersih yang belum merata.
Pertanian & Pangan: Harga pupuk dan pakan ternak naik, alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur tani, dan rendahnya regenerasi petani.
Infrastruktur: Jalan provinsi rusak, jembatan uzur, irigasi minim, daerah rawan bencana tanpa infrastruktur mitigasi, desa tanpa listrik dan internet, serta ketimpangan pembangunan utara–selatan.
Ekonomi & Sosial: Tingginya pengangguran, sulitnya akses modal UMKM, koperasi & ekonomi syariah kurang didukung, data kemiskinan tidak akurat, serta layanan sosial yang belum menjangkau daerah terpencil.
Isu Strategis: Klarifikasi isu merkuri di Bendungan Cirata yang merugikan pembudidaya ikan meski hasil uji laboratorium menunjukkan ikan aman dikonsumsi.
Rekomendasi dan Langkah Lanjutan
Fraksi PKS merekomendasikan:
Pemerataan pembangunan antara utara–selatan Jawa Barat.
Percepatan pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Penguatan dukungan untuk petani, nelayan, dan UMKM.
Revitalisasi layanan sosial berbasis komunitas.
Penanganan isu strategis dengan komunikasi publik cepat dan akurat.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menambahkan bahwa semua aspirasi yang dihimpun akan menjadi bagian dari dokumen resmi yang diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.
“Kami akan mengawal agar rekomendasi dari rakyat ini diakomodasi dalam kebijakan provinsi, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat,” tegas Tedy.*
