Tia Fitriani Gelar Sosper Pemberdayan dan Perlindungan Perempuan.
Kab Bandung.Swara Jabbar Com.-DPRD Jawa Barat sebagai lembaga yang menghasilkan produk hukum atau Peraturan Daerah (Perda) memiliki perhatian cukup besar pada perempuan. Salah satunya, ditunjukkan dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Saat ini Sosialisasi Perda (Sosper) atau Penyebarluasan Peraturan Daerah yaitu peraturan tentang “Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ” Perda provinsi nomor 2 tahun 2023, diadakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem Dra. Hj. Tia Fitriani, Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung: Pasir Gede Rt 03. RW 13 Desa : Sindang Panon Kec: Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (31/7/2024).
Pada kegiatan tersebut hadir tokoh masyarakat, para ketua RT, RW, tokoh pemuda, para kader PKK dan Posyandu, serta para simpatisan Dulur Satia, para korcam, struktur partai Nasdem, kordes serta warga masyarakat Desa Sindang Panon.
Kali ini Tia Fitriani hadir bersama pengurus FPPI (Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ) Jawa Barat.
Tia Fitriani bersama FPPI Jawa Barat menyampaikan tujuan dari Penyebarluasan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perda provinsi nomor 2 tahun 2023.
“Kebetulan saya ini aktifis perempuan, maka perda ini terus saya perjuangkan dan menyerukan agar terus adanya perda ini, serta akhirnya menjadi pembahasan dan skala prioritas untuk di undangkan”,katanya.
“Perda ini ini juga bertujuan agar perempuan bukan saja pelengkap tapi juga penopang keluarga, dengan adanya perda ini bagaimana perempuan di Jawa Barat ini dapat terperhatikan dan diperdayakan semaksimal mungkin”,ujarnya.
Tia Fitriani pun memaparkan, berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan pada Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yaitu:
Ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, beban kerja timpang, sosialisasi ideologi nilai gender, menimpa perempuan lintas kelas, pendidikan, etnis, agama, kondisi sosial ekonomi.
Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan menjadi penting.Kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan
Pemberdayaan & Pelindungan Perempuan, Keterkaitan antara moralitas, norma sosial budaya dan ketidak adilan gender sehingga diperlukan kebijakan pelindungan dan pemberdayaan perempuan yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam:
-Konstitusi UUD 1945 pasal 28 A-J,
– Undang-undang nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
– Undang-undang nomor 7/1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
Tujuan Pemberdayaan Perempuan adalah:
• Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri
dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini.
• Meningkatkan kepemimpinan,
kemampuan kaum perempuan dalam untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
• Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola
usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar.
Pelindungan Perempuan
• Pelindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban atau saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penentuan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
• Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian
yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender (AP)
