Indramayu.Swara Jabbar News Com.-DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri di setiap kecamatan di Jabar, karena masih banyak kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
“Kebutuhan SMA atau SMK negeri di Jabar itu tinggi, banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri (SMA/SMK). Tapi masalahnya SMA atau SMK negeri di Jabar belum tersebar banyak (merata di setiap kecamatan),” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Diah Fitri Maryani, S.E, M.M.
Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri per kecamatan. Dari kurang lebih 627 kecamatan, masih ada sekitar 130 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri, dan ini menjadi masalah.
“Kita (DPRD Jawa Barat) sedang fokus bagaimana caranya agar di Jabar ini SMA/SMK negerinya bisa menyebar secara merata. Setiap kecamatan harus ada 1 SMA atau SMK negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Diah .
Saat Reses beberapa waktu lalu, masyarakat di Desa Termiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, menyalurkan aspirasinya terkait pembangunan ruuang kelas baru dan penambahan sekolah baru tingkat SMK di Wilayah Kecamatan Kroya tegas Diah.
Lebih lanjut dikatakan Legislator PDI Perjuangan Dapil Jabar XII (Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon-Kabupaten Indramayu) Diah Fitri Maryani menuturkan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah bukan swasta. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan layanan pendidikan yang sudah menjadi hak masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31.
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” sangat jelas menyebutkan, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara.
Apabila pemerintah justru menggiring masyarakat masuk sekolah swasta yang harus bayar. Sementara masyarakat di Jabar tidak semuanya punya kemampuan ekonomi, hal tersebut malah memberatkan masyarakat.
“Kasihan masyarakat digiring masuk sekolah swasta. Bagaimana warga yang tidak mampu secara ekonomi,” Tutup Diah Fitri Maryani. (AP)
Comment