Sukabumi.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinis Jawa Barat Fraksi Gerinda Dapil Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi)  Dra.Hj.Lina Ruslinawati menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sabtu (17/1/2026).

Dalam  paparannya Lina Ruslinawati  mengatakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD Povinsi Jawa Barat adalah fungsi kontrol politik dan administratif yang dilakukan DPRD untuk memastikan pemerintah daerah ( provinsi maupun kabuaten/kota) menjalankan tugas sesuai hukum, anggaran yang digunakan tepat sasaran, serta pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengawasan DPRD merupakan salah satu tiga fungsi utama DPRD (legislasi,anggaran dan pengawasan). Fungsi Pengawasan bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai karidor hukum dan kebijakan, memastikan kebijakan eksekutif berpihak pada kepentingan rakyat, mengawasi pelaksanaan angggaran agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata Kelola pemerintahan ujar Lina.

Lebih lanjut, Lina Ruslinawati  menegaskan bahwa maksud dan tujuan kegiataan ini yakni memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang konstruktif dan berbasis bukti,menindaklanjuti dan mendorong perbaikan implemntasi urusan pemerintahan daerah secara konkret dan mendukung penyempurnaan tata Kelola pemerintahandaerah yang baik (good govermance) ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati menuturkan bahwa ruang lingkup dan pengawasan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yakni Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, UMKN, Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian serta Pariwisata

Lina menekankan pentingnya sinergi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan desa. Ia menyebut seluruh potensi anggaran, baik dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, harus dimanfaatkan secara optimal.

“Semua anggaran bisa dicapai, baik dari desa, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kita harus terus meningkatkan kapasitas dalam mencari peluang program dari mana saja,” ujarnya.

Dialog bersama warga menghasilkan sejumlah aspirasi, terutama terkait perbaikan fasilitas umum. Permintaan yang paling mendesak meliputi perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan sarana publik lainnya.

Lina menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, khususnya di wilayah pedesaan.” Kami akan kawal agar aspirasi ini masuk dalam program pembangunan yang tepat sasaran Pungkasnya. (AP)