Kab Bandung.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melakukan kunjungan lapangan sekaligus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula Kantor Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Senin (26/1/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk evaluasi terhadap sembilan program unggulan gubernur yang saat ini tengah berjalan di berbagai daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Nagreg Nanang Rahmat Hidayat, pengurus Relawan Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, serta masyarakat Desa Nagreg.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Nagreg serta partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat juga penting untuk menyampaikan kritik dan masukan atas implementasi program pemerintah yang dirasakan belum optimal.
“Hari ini kita tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya sembilan program unggulan gubernur. Apakah sudah terimplementasi dengan baik atau justru masih menyisakan persoalan di lapangan,” ujar Tia.
Ia menilai, secara konsep, sembilan program unggulan tersebut memiliki tujuan yang baik dan berpihak pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Program unggulan ini tidak selalu berjalan semulus yang direncanakan. Di lapangan masih ditemukan ketidaksinkronan kebijakan, keterbatasan anggaran, hingga pemahaman yang berbeda di tingkat pelaksana,” katanya.
Tia menjelaskan, pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada administrasi dan serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari realisasi anggaran, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan warga.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan masukan masyarakat, Tia menyebut sejumlah program unggulan masih membutuhkan penguatan, khususnya pada sektor infrastruktur desa, layanan kesehatan seperti Posyandu, serta dukungan terhadap sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran di beberapa program strategis. Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi secara terbuka agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.
“Pengurangan anggaran ini berpengaruh langsung pada capaian program. Karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan yang diambil tetap realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Tia menilai masih perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sembilan program unggulan gubernur, khususnya di tingkat desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan maupun pelaporan.
Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi.
Menurut Tia, seluruh sektor tersebut telah memiliki program, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Masukan dari masyarakat akan kami jadikan bahan penting untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi. Ini bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan yang diambil terus diperbaiki dan disempurnakan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan pemerintah provinsi lebih terbuka terhadap evaluasi dan kritik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa agar sembilan program unggulan tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. (AP)
Comment