Lina Ruslinawati: Kunci Ketahanan Pangan Jabar Ada di Tangan Petani yang Mandiri.

Bandung.Swara Jabbar News Com.-Dra. Hj. Lina Ruslinawati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, ketahanan pangan di Jawa Barat harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga pada akses, kualitas, dan keamanan pangan.

Berikut adalah poin-poin utama pandangannya mengenai ketahanan pangan di Jabar:

1.Perlindungan Tanaman dan Inovasi Lapangan

Lina menekankan bahwa perlindungan tanaman yang prima adalah investasi jangka panjang agar Jawa Barat tetap mandiri sebagai lumbung pangan. Ia mendorong:

Penggunaan Agen Hayati: Mengurangi ketergantungan petani pada pestisida kimia untuk menekan biaya produksi dan menjaga lingkungan.

Penguatan UPTD: Memastikan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) memiliki dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

2.Pemberdayaan Petani dan SDM

Baginya, sumber daya manusia adalah kunci utama dalam rantai ketahanan pangan:

Kemandirian Petani: Petani harus dibekali bimbingan teknis (bimtek) agar mampu mengelola lahan dan hama secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada petugas lapangan yang jumlahnya terbatas.

Pemberdayaan Desa: Berkomitmen mengawal pemberdayaan petani desa sebagai strategi jangka panjang mewujudkan ketahanan pangan daerah.

3.Mitigasi Risiko dan Pengawasan Kebijakan

Waspada Alih Fungsi Lahan: Meskipun Jabar bukan wilayah rawan pangan, ia memperingatkan untuk tetap waspada terhadap alih fungsi lahan dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian.

Kritik Pusat Distribusi: Ia sempat mengkritisi kinerja Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dinilai belum optimal dalam menstabilkan harga saat terjadi kenaikan harga pangan.

Hilirisasi & Pengolahan: Mendorong pengetahuan pengolahan komoditas agar hasil panen memiliki nilai tambah dan tidak mudah membusuk akibat kendala distribusi.

Lina secara aktif menyosialisasikan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan untuk memastikan landasan hukum ketahanan pangan di Jabar dipahami oleh masyarakat di tingkat desa. (AP)