Sumedang.Swara Jabbar News Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tati Supriati Irwan dari Fraksi Golkar menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Jawa Barat  dengan mitra kerja untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Balai Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan di Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selasa (31/3/2026).
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bidang Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam,Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Usaha Kecil,Pariwisata serta Perlindungan Konsumen.
Pembahasan juga melibatkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Bappeda, serta BPKAD guna memastikan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan daerah.
Tati Supriati Irwan menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk fungsi pengawasan:
Bukan Sekadar Formalitas: Beliau menegaskan bahwa pembahasan LKPJ 2025 tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif atau formalitas tahunan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat: Tati menekankan bahwa realisasi program yang dilaporkan harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat, terutama dalam aspek kesejahteraan ekonomi.
Evaluasi Kinerja Mitra Kerja: Sebagai anggota Komisi II (Bidang Perekonomian), ia menyoroti pentingnya evaluasi kritis terhadap kinerja mitra kerja, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan BUMD, untuk memastikan anggaran yang terserap sejalan dengan target capaian pembangunan.
Fokus pada Ketahanan Pangan dan UMKM: Sejalan dengan pandangannya di rapat-rapat sebelumnya, ia terus mendorong penguatan sektor pangan dan pemberdayaan UMKM agar tetap menjadi prioritas dalam realisasi anggaran. (AP)
Comment