Geger Isu Sekolah Negeri Bayar Lagi, Hasbullah Rahmad: Jangan Bebani Rakyat.
Bandung.Swara Jabbar News Com.-Hasbullah Rahmad, Ketua Fraksi PAN yang juga anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan penolakan keras terhadap usulan pengaktifan kembali iuran SPP bagi siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa akses pendidikan di sekolah negeri merupakan hak mendasar bagi seluruh warga dan wajib dijamin gratis oleh pemerintah daerah.
Penolakan Iuran di Sekolah Negeri
Menolak wacana penarikan iuran SPP dalam bentuk apa pun bagi sekolah negeri karena bertentangan dengan semangat akses pendidikan berkeadilan.
Menegaskan bahwa sekolah milik pemerintah (negeri) harus sepenuhnya bebas biaya agar tidak menambah beban finansial baru bagi orang tua siswa.
Kritik Terhadap Kebijakan Anggaran Pendidikan
Menyoroti alokasi anggaran pendidikan Jawa Barat yang dinilai belum optimal dalam menyasar operasional mendasar sekolah menengah.
Menyayangkan adanya dinamika perubahan kebijakan anggaran, seperti perubahan skema Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) menjadi beasiswa, yang dinilai kurang tepat sasaran jika mengorbankan operasional sekolah gratis secara umum.
Solusi Pengelolaan APBD dan Dana BOS
Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi internal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meminta koordinasi yang lebih ketat dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat guna menutup celah kekurangan operasional tanpa membebankan masyarakat.
Mengusulkan penguatan dana hibah atau subsidi daerah langsung ke sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas atau fasilitas, alih-alih melegalkan pungutan iuran bulanan.
Sikap tegas Hasbullah Rahmad ini sejalan dengan respons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga berkomitmen menolak reaktivasi iuran bulanan dan memilih jalur efisiensi anggaran daerah
Selain menolak keras pungutan biaya, Hasbullah Rahmad meluruskan fakta internal bahwa DPRD Jawa Barat belum pernah membahas usulan penarikan kembali SPP secara resmi. Ia menegaskan bahwa isu tersebut baru sebatas wacana luar dan belum masuk dalam agenda rapat formal legislatif.
Sebagai Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad juga menyampaikan beberapa pernyataan penting lainnya terkait isu pendidikan
Pernyataan Tambahan Terkait Isu SPP & Anggaran Sekolah
Meluruskan status wacana dengan menegaskan bahwa internal legislatif belum melakukan pembahasan formal maupun pengambilan kebijakan mengenai penarikan iuran dari orang tua murid.
Menekankan psikologi masyarakat bahwa alasan utama para orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri adalah karena faktor jaminan bebas biaya.
Menyatakan bahwa jalan keluar untuk mengatasi defisit APBD harus fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, bukan dengan membebankan biaya operasional sekolah kepada masyarakat. (AP)
