KPPPA Bekerjasama Dengan DP3AKB Jabar Adakan Bimbingan Teknis Bagi Forkom Puspa
BANDUNG.SJ COM,-Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan Teknis Pengarustamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Pengurus Dan Anggota Forum Komunikasi Puspa Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Senin (7/10/2019) di Hotel Grand Cordela Bandung.
Acara ini di hadiri oleh Kementerian KPPPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Ir.Poppy Sophia Bakur, M.EP, Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Dr. Jatti Indrianti, SH, M.Si Ketua Forkomwil Puspa Jawa Barat Dra.Hj.Ratnaningsih,MM, Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait, Forkomwil Puspa Jawa Barat, Forkomda dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor.Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Ir.Poppy Sophia Bakur, M.EP dalam sambutannya menuturkan Pembangunan Jawa Barat tidak terlepas dari Strategi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) yang melibatkan seluruh masyarakat agar memiliki akses partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.Capaian dan IPG Provinsi Jawa Barat dari Tahun ke Tahun terus menunjukan peningkatan tercatat capaian IPM Jawa Barat Tiga Tahun terakhir menduduki peringata ke-11 secara Nasional.Sedangkan capaian IPG peringat ke-23 secara Nasional.
Ketertinggalan capaian IPG Jawa Barat dibandingkan Provinsi lain di Indonesia menjadi catatan penting kita semua .Penanganan permasalahan perempuan dan anak tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Namun membutuhkan koloborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu akademisi, dunia usaha, komunitas termasuk lebaga masyarakat Pemerintah Pusat dan Daerah dan Media. Koloborasi dengan Pentahelix menjadi langkah strategis yang mengedepankan optimalisasi kekuatan berbagai sumber daya penting untuk percepatan penanganan permasalahan Perempuan dan Anak di Jawa Barat ujarnya.
Terkait dengan Peran Lembaga Masyarakat Dalam Upaya Pengentasan Permasalahan Perempuan Dan Anak Baik itu tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.Perkawinan Usia Anak, Stunting, Perceraian maupun permasalahanterkait kerentanan keluarga lainnya. Saat ini di telah di bentuk Forum Komunikasi Wilayah (Forkomwil) Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak ) Provinsi Jawa Barat. Yang beranggotakan bebagai elemen penting masyarakat termasuk di dalamnya lembaga masayarakat, lembaga profesi dan media.Elemen penting tersebut memiliki jejaring yang kuat anatara Pemerintah dan Forkomvil Puspa menjadi modal untuk percepataan pencapaian target program pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Dan Anak serta pemenuhan hak perempuan dan anak .Mengingat pentingnya peran Forkomvil Puspa sebagai Mitra Pemerintah Dalam urusan wajib non pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Kegiataan Bimbingan Teknis Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas kapasitas para penggiat Forkomwil Puspsa.Pemahaman Perempuan dan Puha menjadi senjata utama untuk menemukan akar permasalahan yang dialami masyrakat dan untuk menyusun rencana aksi yang dapat dilakukan.
Forum Komunikasi Puspa sejatinya menjadi penggerak Program Unggulan Gubernur Jawa Barat yang diantaranya menempatkan perempuan juara dan anak juarasebagai indikator yang dituangkan daam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.Berbagai Unggulan strategis yaitu Ngabaso dan Sekoper Cinta serta Program yang akan diluncurkan yaitu Kampung Keluarga (Kalua) dan Sekolah Tanpa Gangguan Kendali Gawai (setangkai), Kedua program ini memiliki dampak strategis terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat . Kami harapkan Koloborasi dengan mitra kerja terkait dengan pelaksanaan kedua program unggulan tersebut dapat terjalin dengan baik, termasuk dengan mitra kerja strategis Forum Komunikasi Puspa Jawa Barat ujarnya.
Dalam menjalankan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak Forum Komunikasi Puspa dituntut untuk senantiasa berkoloborasi dengan mitra kerja DP3AKB Provinsi Jawa Barat, diantaranya 666 Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (motekar) , 2.000 Tenaga Penggerak Desa (TPD) , 7546 Pendamping Lapanga Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) , 650 Penggiat Kelompok Industri Rumahan, 270 Leader Champion , Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita -Cita 2.700 Perempuan Berdaya Sekoper Cinta, 83 Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasisi Masyrakat (PATBM), 54 Penggiat Forum Anak Daerah, 54 Siga operator sistem iformasi Gender dan Anak (Siga) yang tersebar di 27 Kabupaten Kota.
Forum Komunikasi Puspa dapat koloborasi dengan mitra kerja perangkat daerah Provinsi lainnya seperti 5.430 PKH , Pendamping Program Keluarga Harapan , 13.017 Peksos , Pekerja Sosial Masyarakat , 3.747 Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat 1.380 Tagana relawan Taruna Siaga Bencana, 653 Pendamping Kader pos yandu (PKP) dan karang Taruna yang berjumlah 27.376 orang pungkasnya.(difa)