Komisi IV DPRD Kab. Purwakarta Fasilitasi Tuntutan AGPAII Purwakarta
PPURWAKARTA.SJN COM.-DPRD Kab. Purwakarta melalui Ketua Komisi IV Said Ali Azmi, didampingi anggotanya Muhsin Junaedi dan Zaenal Arifin, menerima audiensi jajaran pengurus DPD AGPAII (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam) Kab. Purwakarta, di Ruang Gabungan Komisi, Rabu (4/11/20).
Audensi fihadiri Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dodi Winardi, perwakilan Kamenag Purwakarta, Kasubag H. Ito Casmita, serta Ketua Dewan Pendidikan H. Agus Marzuki dan segenap jajarannya.
Ketua DPD AGPAII Purwakarta Hj. Lulu Makiyah, S.Ag, M.M.Pd menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi tuntutan AGPAII, untuk didiskusikan dan dimintakan solusinya dari DPRD Purwakarta. Ia mempertanyakan kejelasan anggaran PPG bagi guru PAI yang telah dinyatakan lulus pra sertifikasi tahun 2018 dan 2019, mengajukan penambahan rekrutmen guru AKPK PAI sebagai salah satu solusi pemenuhan adanya kekurangan guru PAI, memohon alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan AGPAII seperti Pentas PAI dll.
Dijelaskan Lulu, AGPAII adalah LSM yang mewadahi guru-guru PAI pada semua jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Selain wadah untuk saling komunikasi, lanjutnya, juga sebagai wahana advokasi bagi guru PAI dalam memperjuangkan pendidikan agama Islam.
Lulu menambahkan, untuk mendapatkan sertifikat, para guru PAI harus mengikuti tambahan perkuliahan sebanyak 2 semester. Untuk itu, lanjutnya, kepada setiap peserta harus membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 6.200.000,-
“Namun, berdasarkan Surat Direktur PAI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B-1846/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/02/2020 tanggal 3 September 2020, para peserta PPG PAI diharuskan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, agar berkenan mengalokasikan bantuan PPG PAI dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2021. Oleh karena itu, kami mohon Komisi iV DPRD bisa memfasilitasi hal tersebut,” harapnya, seraya menambahkan, guru PAI peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru) Tahun 2021 sebanyak 100 orang, baik PNS maupun non PNS.
Sementara, untuk kegiatan Pentas PAI memang selalu mendapat dukungan dari Bupati Purwakarta dan Dinas Pendidikan. Namun, hal ini hanya terbatas tingkat kabupaten, sedang untuk kelanjutannya di tingkat provinsi dan nasional AGPAII selalu kesulitan mengatasinya.
“Padahal, belum lama ini kita mendapatkan prestasi tingkat nasional, dalam event Pentas PAI di Makasar, demi mengharumkan Purwakarta,” jelasnya, seraya menambahkan untuk tingkat SD dan SMP Pentas PAI setahun sekali, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK dua tahun sekali.
Ito Casmita, perwakilan Kamenag menerangkan, status guru PAI ini ada pada dua instansi, yakni Kamenag RI dan Kementerian Pendidikan Nasional. Tahun 2021 mendatang ada sebanyak 32 ribu guru PAI se-Indonesia yang mengikuti PPG, tapi yang sanggup dibiayai Kamenag hanya seribu orang.
“Oleh karena itu, kami berharap Pemda berkenan mengalokasikan anggaran, guna membantu para guru PAI ini,’ tukasnya.
Sementara, Kabid PTK Dodi Winardi, menerangkan alokasi anggaran untuk PAI ada di Kabid Dikdas atau Bea Siswa di Kesra. Namun, harus jelas alasan untuk pemberian bea siswa.
Terkait hal ini, Ketua Komisi IV Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra) berjanji akan berkonsultasi dengan Sekda. “Mudah-mudah masih ada celah untuk memasukkan ke dalam DIPA TA 2021. Bagaimanapun alokasi anggaran untuk AGPAII akan kita usahakan, apalagi sudah mendapatkan prestasi tingkat nasional,” ujar Jimi, demikian ia biasa dipanggil.
Ia menambahkan, semua pihak harus optimis, bahwa persoalan ini bisa dicarikan solusinya. Dilanjutkannya, masih bsa melalui program Si HIBO (Sistem Informasi Pengelolaan Hibah Bansos Berbasis Online), supaya pihak AGPAII mendapat dana hibah untuk kepentingan hal tersebut.
Jimi juga mengingatkan, perhatian terhadap masyarakat Purwakarta, harus tetap diutamakan. Kendatipun siswa SMA / SMK sudah berada dalam penanganan Provinsi Jabar, atau kendatipun guru agama menjadi urusan Kamenag. “Sebagai wakil rakyat, kita tetap mencarikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Semua pihak tidak saling lempar tanggung jawab, tetapi harus saling membahu untuk mencarikan solusi,” ujarnya.
Muhsin Junaedi (Fraksi Berani/Partai Hanura) menegaskan, selama ini keuangan Pemda sekitar 75 persen untuk mengatasi belanja pegawai, jadi untuk pembangunan dll hanya sekitar 25 persen. Walau agama menjadi urusan pusat dan hanya menjadi urusan pilihan bagi Pemda, tetapi Pemda tetap mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatasi persoalan ini.
Sementara, Zaenal Arifin (Fraksi PKB) mengatakan, persoalan ini hakekatnya hanyalah kurang adanya komunikasi belaka. Untuk mengurai persoalan ini, pihaknya akan mengundang Kesra untuk membedah tataran teknisnya. “Bagaimanapun pengajar agama, memang harus benar-benar orang yang mempunyai keahlian di bidangnya,” ujar Bentar, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan H. Agus Marzuki, mengatakan, pihaknya selalu memberi support urusan pendidikan. Ditegaskannya, pihaknya sangat mendukung AGPAII sebagai LSM yang mengedepankan dialog daripada demo. “AGPAII ini tidak seperti LSM lainnya, tetapi lebih santun dan mengedekankan musyawarah untuk mencari solusi,” ujar Agus Marzuki, mantan anggota dewan ini, seraya memperkenalkan jajaran kepengurusannya yang terdiri dari berbagai profesi. (Supriyadi).
