Kebijakan Anggaran Pemprov Jabar Terhadap OPD Harus Ditingkatkan
BANDUNG.SJN COM.-Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Selama ini kebijakan dalam hal penganggaran terhadap dinas-dinasnya seolah olah seperti mengurus para keponakan, karena itu DPRD Jabar meminta Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk mengurus anak kandungnya sendiri.
Pernyataan ini dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Drs. H. Daddy Rohanady, di ruang rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Rabu. (3/6/2021)
Lebih jauh Politisi Partai Gerindra menuturkan secara umum dalam kebijakan penganggaran saya ingin sepakat dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Kita diminta untuk mengurus anak anak kandung kita. Siapa anak kandung kita yaitu Dinas-Dinas.
“Kita berharap Pak Gubernur dan Pak Sekda bersepakat dengan DPRD untuk mengurus anak kandung, mengapa karena kesan yang timbul selama ini seolah olah kita mengurus para keponakan, bukan tidak boleh memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota tapi alangkah elok kalau belanja wajib atau belanja langsung yang ada di dinas-dinas itu meningkat, hingga nanti beberapa urusan wajib yang ada di tingkat provinsi menjadi jauh lebih terurus .” Ujar Daddy.
Disebutkan. Dengan kebijakan umum penganggaran seperti itu, otomatis belanja langsung yang ada di dinas yang semestinya berkaitan dengan belanja modal dan lain lain itu, kita coba tingkatkan di 2022.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar ini menyebutkan, secara spesifik saya bicara mitra yang ada di komisi 4, contoh yang paling sederhana adalah beberapa hal yang saya sampaikan kerap kali terjadi, misalnya soal jaringan Irigasi yang ditambal gedebog pisang. gak boleh itu terjadi.
Digambarkannya. Persoalan belanja belanja di UPTD. UPTD kalau 45 orang di kasih hanya satu setengah miliar setahun. Kegiatan apa yang bisa dilakukan, sementara mereka harus memberikan standar pelayanan minimal, dalam artian sesuatu yang lebih baik terhadap masyarakat kalau itu yang terjadi, Saya kira agak berat untuk kawan-kawan. Kalau kita ingin memberikan pelayanan maksimal tentu juga seharusnya disupport dengan anggaran yang maksimal pula.
“Kenapa begitu, kita ingin mengejar target-target yang sudah ditetapkan sudah ditentukan di dalam RPJMD, kalau itu yang terjadi di satu sisi dituntut target RPJMDnya, tapi itu supporting dananya tidak maksimal. Saya kira juga tidak mungkin target yang ditentukan itu tercapai, saya kira agak berat.!” Ujar Daddy.
“Saya kira hal-hal yang terkait dengan politik anggaran dan kebijakan secara umum berkaitan dengan bagaimana kita memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat.” Pungkas Daddy (AP)
