BAPEMPERDA DPRD JABAR ADAKAN RAPAT DENGAN MITRA KERJA
KAB BANDUNG BARAT.SJN COM.-Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana pembahasan produk hukum Bapemperda di triwulan pertama.
Dalam rapat kerja dengan Biro Hukum Pemprov Jabar tersebut, Bapemperda DPRD Jabar menyampaikan, bahwa tahun 2022 akan dibahas 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada triwulan pertama, di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (18/01/2022).
Adapun ke 6 Raperda terdiri dari Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Tenaga Kesehatan, Ranperda Upaya Kesehatan, Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat , Ranperda Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia dan Ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Anggota Bapemperda DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri, SH, MH membenarkan bahwa, Bapemperda DPRD Jabar telah melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum Pemprov Jabar terkait akan dibahasnya 6 Rancangan Perda pada triwulan pertama tahun 2022 ini.
“Ya, tadi kita dari Bapemperda DPRD Jabar melaksanakan rapat kerja dengan pihak Biro Hukum Pemprov Jabar, terkait rencana pembahasan 6 Rancangan Perda oleh DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, ujar Syamsul saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (18/01/2022).
Dikatakan, dalam dengan Biro Hukum Pemprov Jabar tadi juga disepakati ke 6 Rancangan Perda akan ditindak lanjuti dan dibahas bersama antara DPRD Jabar melalui Pansus dengan Pemprov Jabar.
Untuk diketahui, sebelum kita melakukan rapat kerja dengan pihak Biro Hukum Pemprov Jabar, Bapemperda DPRD Jabar telah melakukan rapat internal. Dalam rapat internal Bapemperda, yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Jabar Achdar Sudrajat, Senin (17 Januari 2022) kemarin, kita sepakat bahwa pada triwulan pertama tahun 2022 ini, akan dibahas 6 Rancangan Perda seperti tersebut diatas.
Politisi PDIP Jabar ini mengatakan, ke-6 Ranperda tersebut, sebelum dibahas lebih lanjut oleh Pansus tentunya, Bapemperda DPRD Jabar juga akan meminta masukan dan kajian dari para pakar dan akademisi termasuk juga tokoh masyarakat.
“Masukan dari berbagai pihak tersebut sangat penting, agar ke-6 Ranperda tersebut, dapat diteruskan dan ditindaklajuti oleh Pansus untuk dibahas lebih lanjut, tandasnya.(die)
