Pansus VI DPRD Jabar Konsultasi Ke KLHK Terkait Tata Ruang
BANDUNG.SJN COM.-Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Drs.H. Daddy Rohanady membenarkan bahwa, Pansus VI mendatangi kantor Kementerian LHK RI di Jakarta, untuk berkonsultasi terkait pembahasan Tata Ruang di Jabar, karena cukup banyak Proyeksi Strategis Nasional (PSN), sedang dan akan dibangun di wilayah Jabar.
Pembangunan PSN tentunya akan merubah peruntukan tata ruang terutama dari lahan-lahan seperti alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industry, perubahan fungsi cagar alam, ruang terbuka hijau, dan seterusnya, sehingga kondisi alam akan mengalami perubahan peruntukan.
Untuk itu, Pansus VI DPRD Jabar berkunsultasi ke Kementerian LHK, minta pandangan dan masukan terkait Raperda RTRWP Jabar yang sedang kita susun. Hal ini penting, agar kendisi lingkungan di wilayah Jabar jangan sampai berubah secara signifikan, sehingga berdampak merugikan Jabar.
“Kita ingin menjaga kelestarian alam tetap terjaga dengan permintaan pasokan yang cenderung mengubah peruntukan tata ruang terutama dari lahan-lahan dan perubahan kondisi lingkungan”, kata Daddy Rohanady saat dhubungi melalui telepon selulernya, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, saat ini di Jabar sedang dibangun beberapa PSN, seperti Pelabuhan Patimban di Subang; Proyek Kereta Api Cepat , Jalan Tol dan beberapa poyek lainnya termasuk juga proyek Strategis Provinsi Jabar maupun proyek strategis Kabupaten/kota se Jabar.
Kita berharap, masukan dan informasi Kementerian LHK agar dalam penyusunan Raperda RTRWP bisa mensikronisasi regulasi tata ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten-Kota, ujar politisi Partai Gerindra ini.
Dengan adanya PSN di Jabar tentunya akan berdampak terhadap berkurangnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), untuk itu, dalam menuntaskan Raperda RTRWP, pada prinsipnya kita harus perhitungkan juga LP2B.
Selain itu, kita berharap agar semua PSN di wilayah Jabar harus ada pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) nya dan harus ada pendekatan mitigasi bencana,” ujar Legislator Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.
Pada prinsipnya, kita ingin agar semua proyek pembangunan baik PSN maupun Provinsi, mempertimbangkan struktur ruang dan memperhatikan LP2B. Bahkan yang paling penting, semua proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat harus lolos kajian KLHS terlebih dahulu, termasuk mitigasi bencana karena Jawa Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana, tandasnya. (AP)
