Sektor Perikanan dan Kelautan Minim Perhatian Pemerintah

Cirebon.Swara Jabbar Com.-Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sektor Kelautan dan Perikanan sangat Minim. Hal ini dikatakan Oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.H.Anwar Yasin.

Indikatornya pertama harga solar nelayan itu antara 16.000 sampai 17.000, jadi melampaui harga dex kan. Ini akan memberatkan. Yang kedua perhatian kita di pelabuhan-pelabuhan itu sangat rendah, dibandingkan dengan Jawa Tengah apalagi Jawa Timur. Jadi sangat kurang perhatian lah. Kalau dibilang mah sangat jauh. Di sana itu, satu pelabuhan itu satu PTD. Tapi di sini satu PTD ada berapa puluh pelabuhan ditangani. Pelabuhannya ngaco.

Kemudian pertanian kita juga, salah satu kurang perhatiannya itu, jadi nelayan ini sekarang lagi sedang mengalami kelesuan , pajak perahu itu naik. Terutama nelayan-nelayan yang jauh. Kan kita tahu nelayan itu ada zonasi segala macam. Nah itu semakin memberatkan. Kadang-kadang ada surat yang terlambat Kita ingin bahwasanya bagaimana sih nelayan kita supaya taraf hidupnya lebih bagus.

Nelayan itu tidak ada fasilitas. Seperti di Indramayu sebagai penghasil laut yang paling bagus, itu tidak di perhatikan. Kalau seandainya orang Indramayu itu perahunya pada ke Indramayu yang dari luar itu, itu bisa satu bulan baru dibongkar ujar

Lebih lanjut, Politisi PKS asal Dapil 12 (Kabupaten Indramayu-Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon) menegaskan “Nah sekarang itu ada kemungkinan ada perbaikan. Tapi saya tidak tahu ada restu tidak dari Indramayu. Jadi kali yang ada di Indramayu itu yang di Karangsong dan sebagainya, yang di Brondong, itu mau diperbaiki. pasirnya mau dibawa ke Patimban. Supaya apa? supaya kalinya jadi bagus, Patimban juga tertolong dengan pasir. Cuma perlu kajian” ujar H. Anwar Yasin.

Yang saya khawatirkan, jangan sampai pembangunan itu mengakibatkan penderitaan masyarakat. ini kan perlu diperhatikan, bagaimana CSRnya, kita minta masyarakat yang terkena itu dapat bagian.

Tentang garam. Garam kita itu, pemerintah memberi bantuan, seperti terpal, memberi bantuan dll. Yang kita butuhkan itu apa? Ada keberpihakan pemerintah bahwa dia siap membeli garamnya. Jadi mereka kesulitan menjual garam. ini kan perusahaan-perusahaan di Jawa Barat banyak, coba ada kebijakan buat perusahaan di Jabar harus garam Jabar. Nanti dengan syarat apa, dengan syarat nanti garamnya harus sesuai dengan kriteria di inginkan, kualitas garamnya.

Petani garam kita tidak ada didikan dari pemerintah. Dia bikin garam ya, khong hu chu, dari engkong sampai cucu gitu aja bikin garam. Tidak rubah-rubah. Nah garam garam mereka itu sehingga kurang berkualitas, karena kurang didikan masyarakat. Akhirnya apa, dengan alasan garamnya tidak berkualitas pemerintah terang-terang saja impor garam. Padahal bisa dididik, bisa menghasilkan garam. Dua tahun yang lalu pemerintah pusat itu memberikan bantuan untuk masyarakat petani garam. Jadi para pedagang garam di bolehkan meminjam uang, tapi setelah itu dikembalikan. Nanti saat dia meminjam uang, dia beli garam, tiba-tiba harga garamnya turun, jadi bukannya membantu, pemerintah malah mencekik masyarakat.

Program Kelautan dan Perikanan itu harus berpihak kepada para petani. Harus diarahkan agar kesejahteraannya kepada mereka. Seringkali arahnya tidak tepat kenapa? Seperti bantuan sektor perikanan. Yang dibantu itu para bos-bos punya kapal, tapi masyarakat nelayan tidak dibantu karena dia tidak punya kapal, datanya tidak ada. Itu perlu ada mekanisme baru.

Sekarang dapat semacam alat untuk mengintai ikan supaya tahu. Tapi harus diperbaiki, cocok tidak. Harus diajarkan petani itu. Jangan sampai dia dapat alat itu, dijual. Ini kan penyakit , bahaya. seperti itu harus diperhatikan.

Untuk itu, harus ada upaya-upaya keseriusan dari pemerintah kita terhadap masalah kelautan dan masalah garam perikanan dan segala rupa. Itu harus perhatian khusus. Jangan sampai orangnya sedikit sedikit tidak mengerti. Coba kalau kita tahu bagaimana dia bisa sekarang menggunakan teknologi yang dipakai.

Masyarakat itu harus ditingkatkan. Petani-petani kita kan tidak ada nelayan terdidik. jadi ada nelayan terlatih saja. Jadi nakhoda itu cuma terlatih tidak terdidik. Nah kita ingin ada semacam pendidikan untuk nelayan Indramayu supaya mengangkat Indramayu.

Dan saya khawatir kalau peraturan baru nanti, misalnya saya dengar kalau mengambil ikan di Papua dia harus bongkar di Papua lagi. ini kan ngaco. Ini yang harus di selidiki yang di pusat. Pertama yang di pusat itu bermasalah pada pajak karena pajaknya terlalu tinggi, mencekik. Yang kedua masalah BBM. lalu infrastruktur yang ada di Jabar, perikanan tidak ada yang dukung. lemah jelek tidak bisa. Sampai sampai tidak ada untuk sandaran kapal. bagaimana kita mau memungut upah sandaran. Tidak ada alatnya. Ini harus dibantu ungkapnya.

Anwar Yasin yang duduk di Komisi II DPRD Jabar menuturkan Makanya kalau setiap ada kebijakan mesti diperhatikan manfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak susah-susah. Masyarakat menginginkan ada kemudahan. Kemudahan bikin perahu, kemudahan melaut. Jangan sampai banyak aturan.

Yang kedua, mereka yang penting menfasilitasi, membeli hasil produknya. Petani garam itu harus dibeli. Karena kita tahu semua perusahaan yang ada di kita itu butuh garam. Perusahaan kaca butuh garam, plastik butuh garam, hampir semua butuh garam. Kenapa garam kita tidak bisa kejual, karena salah satunya tidak ada kebijakan dari pemerintah.

Kalau seandainya garam itu dibeli, dia juga mau meningkatkan kualitasnya. Ini kan saya ajari bagaimana cara membuat garam yang baik. Masyarakat tidak mau, untuk apa kita musti di ajarin. garam kita tidak laku. Jadi harus ada, harus dihilangkan itu mafia garam. Perusahaan Jabar harus pakai garam Jabar. Baru Jabar bisa maju tutupnya.(die)