Mendorong Pemerintah Memperhatikan Sektor Pertanian.
Sukabumi.Swara Jabbar Com.-Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang tepat dilakukan pemerintah. Meskipun dalam kondisi sulit ini sangat diharapkan masyarakat, tetapi itu bukan sebuah penyelesaian dan solusi tepat dari masalah yang terjadi.
“Ya saya harapkan bantuan (BLT red) untuk masyarakat itu penting, tapi bentuknya kurang tepat. Banyak masukan dari masyarakat, ternyata yang mereka harapkan bukan sekedar bantuan materil tapi lebih kepada bantuan kebijakan, karena sekalipun agak mahal tapi mereka sanggup menjankaunya tidak masalah, “jelas Lina beberapa waktu lalu.
Menurut legislator asal Sukabumi ini, jangan sampai pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu secara sesaat saja, tapi harus difikirkan bagaimana cara keberlangsungan hidupnya kemudian setelah bantuan itu habis, terutama para UMKM, Petani dan Nelayan mereka saat ini kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya.
“Kalau bantuan sesaat, mereka sesaat itu bisa eksis bisa bertahan. Tapi, harusnya bagaimana kedepannya kehidupan masyarakat ini, baiknya ada kebijakan untuk mempermudah mereka dengan menyediakan peluang untuk mempermudah usaha-usaha mereka, “tukasnya.
Dirinya secara pribadi mendorong pemerintah terutama di rumpun Komisi II DPRD Jawa Barat agar pemerintah memperhatikan pertanian, agar mereka bisa mandiri. Terutama soal pupuk yang semakin langka, sudah harga tinggi keberadaanya hilang di pasaran.
“Menurut saya akar masalahnya harus di cari dulu, kita kan ada yang namanya pupuk kujang, tapi seolah tidak ada kontribusi pada pertanian, “jelasnya.
Kemudian soal UMKM, mereka sebetulnya membutuhkan bahan baku. Sekarang BBM Naik, diawal sudah terbebani Minyak Goreng dan ditambah lonjakan bahan baku yang tinggi akibat BBM naik. Padahal secara data UMKM ini memberikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling besar bagi pemerintah dibanding dengan sektor-sektor lain, tapi perhatiannya terhadap mereka sangat kecil sekali.
“UMKM ini kan bernaung dibawah koperasi, koperasi ini merupakan Soko ekonomi yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Harusnya bisa mendapatkan perhatian besar di rumpun ini, tapi nyatanya sekarang tidak. Pemerintah Jawa barat lebih mengutamakan kepetingan pendidikan, meski di sektor ini ada penambahan anggaran tapi nilainya sangatlah kecil, “Pungkasnya. (die)
