Kota Bandung.Swara Jabbar News Com.-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip menegaskan bahwa pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Pendidikan karakter atau budi pekerti merupakan pondasi penting yang harus dibentuk sejak usia dini.
Hal itu disampaikan Tetep Abdulatip pada momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
“Etika itu dibentuknya lama, melalui pembiasaan dan lingkungan yang mendukung. Kalau ilmu bisa diajarkan lewat kursus, tapi karakter perlu proses panjang,” kata Tetep Abdulatip.
Menurut Tetep Abdulatip, pembelajaran seperti cara mengantri, menghargai orang lain, bertegur sapa, meminta maaf, hingga menjaga barang milik orang lain harus diajarkan sejak TK atau SD.
Penambahan Rombongan Belajar Perlu Dikaji Ulang
Politisi asal PKS ini pun mengkritik kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar hingga 50 orang. Menurutnya Tetep Abdulatip, berdasarkan peraturan yang ada kapasitas maksimal seharusnya 36 siswa. Sehingga kebijakan penambahan rombongan belajar ini perlu dikaji ulang.
“Menambah jadi 50 itu bukan langkah maju, justru langkah mundur. Dari sisi kesehatan, kebutuhan oksigen, kenyamanan, hingga kendali guru, kelas idealnya tidak lebih dari 20 siswa,” tegas dia.
Selain berpengaruh pada kualitas pembelajaran, ia menilai penambahan rombel hingga 50 siswa akan mempersulit penerapan pendidikan karakter.
“Kalau di sekolah modern atau internasional, 20 siswa saja dibantu guru pendamping. Dengan 50 siswa dan satu guru, pengendalian kelas akan sangat sulit,” ucapnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah siswa di sekolah swasta. Padahal sekolah swasta telah berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia meminta kebijakan penambahan rombel dikaji ulang secara komprehensif dan berbasis kajian akademis yang jelas.
“Sebuah kebijakan harus didahului kajian mendalam, diuji coba, lalu dievaluasi. Dari banyak aspek, penambahan rombel ini harus dikaji ulang,” tutup dia mengakhiri.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Elly Farida, ia pun menyoroti pentingnya penyediaan ruang kelas baru (RKB) untuk mengurangi penumpukan siswa di sekolah negeri. Ia menilai selain karakter, fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama.
“Pendidikan unggul yang berkarakter harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi agar semua anak bisa sekolah,” tambah Elly Farida.
Menurutnya, keterbatasan ruang kelas, tenaga guru, dan lahan menjadi masalah yang harus segera ditangani. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan, misalnya dengan penyediaan lahan oleh daerah agar pembangunan bisa ditopang provinsi.
“Kalau kita lihat di lapangan, ruang kelasnya masih terbatas, guru juga belum seimbang, ditambah soal lahan. Jadi memang butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya daerah bisa bantu lahan, nanti pembangunan bisa didukung dari provinsi,” ucap dia.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan yang berkualitas. Dengan peningkatan kurikulum, kompetensi guru, dan sarana belajar, sekolah swasta dapat membantu pemerataan akses pendidikan.
“Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, punya hak yang sama untuk mencetak anak-anak hebat di Jawa Barat,” pungkas Elly Farida. *
