Kota Bandung.Swara Jabbar News Com.-Momentum HUT ke-80 Jabar Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya pengembangan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian di Jabar untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan.
Ketahanan pangan Jawa Barat tidak akan terwujud tanpa aliran air yang memadai ke lahan pertanian. Maka dari itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat mendorong pengembangan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian sebagai langkah strategis memastikan produksi pangan terus meningkat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Menurut Ketua Fraksi Golkar yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga, ketersediaan air yang memadai bagi lahan pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas petani secara berkelanjutan.
“Jawa Barat harus menjadi daerah penghasil beras utama. Artinya, kita perlu meningkatkan hasil berbagai jenis pertanian yang menggunakan irigasi. Jika hal ini terlaksanakan, kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pasokan air untuk pertanian, akan terpenuhi,” kata Yod Mintaraga, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
Yod Mintaraga menjelaskan, pembangunan irigasi memiliki beberapa tingkatan kewenangan. Irigasi yang mengairi lahan seluas lebih dari 5.000 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan 3.000–5.000 hektare dikelola provinsi, dan dibawah 3.000 hektare menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Namun, semua itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Pembagian urusan irigasi ditentukan dari luas sawah yang mendapat aliran air. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota punya perannya masing-masing, tetapi pada akhirnya semua memiliki tujuan yang sama,” jelas dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa proyek irigasi yang sudah dibangun harus dipelihara secara berkelanjutan. Selain pembangunan irigasi, Fraksi Partai Golkar mengingatkan pentingnya menjaga dan menambah luas lahan pertanian. Menurutnya, pengalihan fungsi lahan menjadi pemukiman atau industri dapat mengancam ketahanan pangan.
“Kita pintar membangun, tapi kadang kurang dalam memelihara. Jika dirawat dengan baik, jaringan irigasi bisa bertahan 10, 20, bahkan 50 tahun kedepan, seperti yang dibuat pada masa Belanda. Kita juga perlu mempertahankan dan menambah lahan pertanian, karena jika hal ini berubah menjadi perumahan atau pabrik, ketahanan pangan akan terancam,” tegas dia.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak lainnya, termasuk TNI dan Polri, dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD mendorong penguatan politik anggaran untuk pembangunan irigasi. Yod Mintaraga berharap, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota menjadikan irigasi sebagai program prioritas di samping infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
“Gubernur dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah, jadi harus terjalin komunikasi yang baik saat membuat kebijakan dan anggaran, termasuk untuk irigasi. Tanpa aliran air, sawah tidak akan berproduksi, sehingga pasokan pangan akan berkurang, oleh karena itu, irigasi perlu menjadi program prioritas,” tutup dia. *
