Cucu Sugiarti Tegaskan APBD Jabar Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat.
Bandung. Swara Jabbar News Com.-Dr.Hj.Cucu Sugiarti, S.I.P, M.Pd, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jabar IX (Kabupaten Bekasi) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat membahas Persetujuan Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian Laporan Reses III Tahun Sidang 2025-2026, diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Erwan Setiawan bersama jajaran legislatif dan eksekutif. Selasa 14 Juli 2026.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran, persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, penandatanganan persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Muyadi.
Selain itu, rapat juga diisi dengan penyampaian Laporan Reses III Tahun Tahun Sidang 2025-2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan reses sekaligus penyaluran aspirasi pelaksanaan reses sekaligus penyaluran aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh para anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing.
Harapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Cucu Sugiarti, M.Pd. (Fraksi PKS), terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan berjalan tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebagai anggota Komisi I dan Badan Anggaran, berikut adalah fokus harapan dan pengawalan beliau dalam pembahasan Ranperda P2APBD:
Menegaskan bahwa keberhasilan suatu APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya persentase penyerapan angka anggaran saja, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Memastikan bahwa realisasi anggaran pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran di berbagai sektor, seperti peningkatan IPM, penekanan angka stunting, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui fungsi pengawasan, beliau terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga—termasuk di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bekasi agar kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat Tutup Hj.Cucu Sugiarti (AP)
