Pemerintah Pusat dan Daerah Berkoordinasi untuk Relokasi Warga Terdampak Longsor di Bogor

BANDUNG.SJN COM,-Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bahu-membahu mewujudkan rencana relokasi warga Bogor yang terdampak bencana longsor.

Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi karena beberapa permukiman masih berisiko ditempati. Untuk itu, muncul gagasan untuk merelokasi warga di empat kecamatan tersebut.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Pemkab Bogor untuk segera mendata permukiman mana saja yang sudah tidak bisa dihuni, dan berapa rumah penduduk yang rusak sekaligus mengklasifikasikannya (rusak ringan, rusak berat, dan tertimbun tanah).

“Tadi ngobrol dengan Pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), Bu Ade (Bupati Bogor) nanti dihitung saja secara realistis. Kalau mau dikasih hunian sementara, titik (daerah mana saja) yang sanggup melakukan itu,” kata Emil –sapaan Ridwan Kami—dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/20).

Selain mendata, Emil menginstruksikan Pemkab Bogor untuk menentukan lokasi relokasi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika itu sudah dilakukan, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PTPN.

“Karena memang isu hunian sementara belum pernah dibahas. Tapi, kalau itu menjadi solusi, kita kira fleksibel untuk mencari yang terbaik buat rakyat sambil (menunggu) hunian tetap. Yang paling ideal di satu lokasi. Nanti PTPN saya coba koordinasi. Ibu (tentukan) koordinatnya saja mana. Nanti saya lobi dari level pusat,” ucapnya.

Jika data sudah dan SK telah dikeluarkan, serta lokasi relokasi telah ditentukan, Kementerian PUPR akan membangun hunian. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai rapat koordinasi.

“Kemudian, kalau masih bisa diperbaiki rumahnya di situ tidak relokasi diberikan bantuan 50 juta yang rusak berat. Rusak ringan 25 juta. Rusak sedang antara 25-50 juta. Tapi, kalau yang amblas, itu harus relokasi kita buatkan rumahnya,” kata Basuki.

Bupati Bogor Ade Yasin merespons baik permintaan dan instruksi tersebut. Menurut dia, pihaknya akan segera mendata dengan sedetail mungkin. Namun, sebelum itu, Pemkab Bogor fokus mencari hunian sementara untuk ribuan kepala keluarga (KK).

“Kalaupun tidak ada tempat atau lokasi untuk disewa, terpaksa kita bangun huntara (hunian sementara). Walau sebenarnya tidak ada huntara, tapi kita maksimalkan dititip di rumah-rumah penduduk dengan sewa. Itu yang sedang kita data,” ucapnya.

Ade mengatakan, pihaknya bakal mengidentifikasi permukiman mana saja yang tidak dapat dihuni. Jika ada rumah rusak ringan yang berada di wilayah rawan, pihaknya akan tetap memberikan hunian tetap.

“Walau rusak ringan, tetapi daerahnya kena longsor dan dianggap tidak layak hunian, berarti itu harus direlokasi. Berarti bukan dilihat dari kondisi rumah, tapi kondisi tanah. Kebutuhan sementara kita mesti hitung, misalnya, ada satu rumah diisi dua keluarga tetap mereka dapat penggantinya satu rumah, tidak per keluarga. Misalkan satu rumah untuk satu rumah,” katanya.

“Kita masih data, karena harus valid datanya, harus diulangi, ulangi, ulangi lagi. Makanya, kita menginstruksikan kepada kepala desa untuk mendata dari berbagai klasifikasi. Dari rusak ringan sampai rusak berat. sampai tanahnya bisa dihuni atau tidak,” imbuhnya.

Guna mempercepat penanggulangan dan pemulihan, Pemkab Bogor memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Bogor Barat sampai 30 Januari.

“Karena saya harus percepatan untuk masyarakat. kasian masyarakat juga. Sakit. dan siapa yang betah tinggal di pengungsian. Bila ada hunian sementara, siapa yang mau dititip-titip?” ucapnya.

Selain relokasi, rapat koordinasi tersebut membahas solusi penanggulangan bencana di Jabar secara komprehensif, baik yang akan dilakukan Pemda Provinsi Jabar, Kementerian PUPR, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Turut hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Bandung, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Karawang, dan Bupati Indramayu. Semua kepala daerah dan perwakilan yang datang memaparkan problem dan solusi terkait penanggulangan bencana. (hms/die)