Jabar Bentuk Tim Khusus dan Rencana Aksi
BANDUNG.SJN COM.-Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi guna mendampingi Pemerintah Pusat menyelesaikan tiga pekerjaan.
Ketiga pekerjaan fokus menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate), menekan angka kematian (mortality rate).
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua GTPP Jabar Ridwan Kamil, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20).
“Kami sudah susun tim lama yang direorganisasi dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif, peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata yaitu 2 persen,” ujarnya.
Langkah pertama, GTPP Jabar akan menggencarkan operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).
Kang Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil– mengatakan, Bodebek menyumbangkan 70 persen kasus di Jabar. Sementara klaster pilkada sebisa mungkin harus dihindari terlebih saat memasuki masa kampanye.
“Persiapan operasi yustisi yang kami bagi dua yaitu di zona Bodebek yang memang menyumbang kasus keterpaparan terbanyak dan di zona pilkada di delapan daerah karena kami tidak ingin terjadi klaster pilkada,” kata Kang Emil.
Langkah kedua, meningkatkan manajemen perawatan pasien di Jabar bagian timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu. Berdasarkan evaluasi angka kematian di pirangan timur terbilang tinggi, berbeda dengan Bodebek yang sedikit lebih baik hanya 4-9 persen.
Salah satu penyebabnya adalah fasilitas kesehatan di priangan timur relatif masih belum baik. Selain akan memperbaiki manajemen kesehatan, Kang Emil berharap Kementerian Kesehatan meng-upgrade fasilitas kesehatan.
“Kami temukan salah satu penyebabnya yaitu fasilitas kesehatan yang belum baik dan akan kami tingkatkan. Mohon dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk mengupgrade fasilitas kesehatan untuk di Jabar bagian timur,” ucap Kang Emil.
Sementara untuk menekan angka keterpaparan, GTPP memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang dinilai berhasil dilakukan di sejumlah tempat. “PSBM akan kita maksimalkan,” sebutnya.
Penerapan PSBM akan dibantu dengan unit edukasi dan unit pengawasan yang akan dibentuk di tiap kabupaten/kota. Kota Bogor menjadi proyek percontohan dua unit tersebut. “Tim Edukasi yang baru dibentuk di Kota Bogor akan kami jadikan percontohan di daerah lain,” jelas Kang Emil.
Menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan terduga COVID-19 diisolasi di tempat khusus, Kang Emil memastikan sejumlah hotel di berbagai daerah sudah bersedia memberikan fasilitas isolasi.
“Hotel-hotel sudah banyak yang bersedia di zona-zona yang kami anggap perlu dalam menindaklanjuti kebijakan terkait kepada suspect atau dulu namanya PDP untuk diisolasi khusus,” katanya.
Gubernur juga meminta Pemerintah Pusat membantu Jabar dalam tes PCR agar dapat mengejar target WHO 1 persen dari total jumlah penduduk.
Menurutnya, saat ini Jabar telah mampu menguji 50 ribu sampel PCR per minggu. Namun karena penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, angka tersebut dinilainya masih kurang.
Dengan bantuan Pemerintah Pusat, kapasitas tes PCR Jabar diharapkan menjadi dua kali lipat. “Kami sudah mampu menguji 50 ribu sampel per minggu tapi karena jumlah penduduk kami banyak kami harusnya dua kali lipat karena itu kami mohon pusat untuk turut membantu pengujian,” harap Kang Emil.
Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, meskipun tidak terlalu signifikan, tiga provinsi mengalami tren peningkatan kasus harian yakni DKI Jakarta, Jabar dan Jateng.
Sementara tiga provinsi yang angka kesembuhannya teringgi yaitu Jateng (64 persen) dan Sumatera Utara (59 persen) dan Jabar (55 persen). “Jabar akan kita upayakan menaikan tingkat kesembuhannya walaupun tingkat kematiannya sudah rendah,” tutur Luhut.
Dari catatannya, rata-rata kasus harian di Jabar periode bulan Juli sampai 16 September 2020 terbilang fluktuatif. Hal sama juga terjadi pada angka kesembuhan.
“Kalau kita lihat datanya sebenarnya angka-angka di Jabar masih fluktuatif, pernah meningkat dan kembali menurun,” ujarnya.
Menurut Luhut, rerata nasional angka kematian mencapai 3,97 persen. Angka kematian nol persen tidak mungkin terjadi di Indonesia sampai vaksin dan obat ditemukan. Hal yang bisa dilakukan adalah mengontrol kasus selama tiga bulan ke depan. Pihaknya pun memastikan bahwa penyuntikan vaksin akan diprioritaskan di wilayah pulau Jawa.
“Sebelum ada vaksin kita hanya bisa mengontrol jangan sampai lebih memburuk maka harus diperbaiki ditingkatkan dalam tiga bulan ini,” katanya.
Terkait adanya kenaikan kasus belakangan ini, menurut Luhut karena adanya pelonggaran demi bangkitnya ekonomi dan ketidakdisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu Pemerintah Pusat meminta daerah memperketat aktivitas namun ekonomi bisa terus bergerak.
“Kenaikan kasus terjadi setelah kita mulai melonggarkan karena ekonomi. Untuk itu perlu diketatkan kembali tapi bukan me-lockdown ya karena ekonomi pun harus jalan. Hanya pengetatan di zona risiko penularan tinggi saja,” tutupnya.(red)
