DPRD Jabar Ajak Masyarakat Tangani Bersama Rutilahu
Bandung.SJN Com
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman mengatakan program penanganan rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat pra sejahtera yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini belum dapat maksimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah Kabupaten/kota belum mendata dengan benar rumah kumuh /Rutilahu masyarakat pra sejahtera.
Menurut Ade Subarkah Surahman (Fraksi Golkar) bahwa yang mengetahui berapa banyak rumah masyarakat yang tergolong kumuh/ Rutilahu itu yang lebih paham adalah Pemerintah Kabupaten/kota. Kalau Pemkab/kota memberikan data yang aktual tentunya kita dapat mendukung penganggaran untuk dilakukan perbaikan.
Sampai sejauh ini data Rumah kumuh/ rutilahu masih kurang valid. Hal ini terbukti sewaktu kita lakukan pengecekan dilapangan ternyata masih cukup banyak masyarakat yang masih tinggal dirumah-rumah kumuh/Rutilahu.
Untuk itu, Ade mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu memperbaiki rumah kumuh masyarakat, khususnya di wilayah kabupaten Cianjur, ujar Ade Subarkah kepada wartawan di Bandung.
Lebih lanjut Ade mengatakan, permasalahan Rutilahu tidak hanya di Cianjur, namun masih banyak ditemukan secara nasional maupun di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat.
Jadi persoalan rutilahu ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah semata tapi juga keterlibatan / partisipasi masyarakat terhadap keluarga pra sejahtera, ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar ini.
Sebelumnya pada Rabu (4/7-18) kemarin, Wakil Ketua DPRD Jabar ini meninjau rumah tidak layak huni di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang. Ia menuturkan, Pemkab Cianjur sudah seharusnya lebih gencar melakukan pendataan dan memberikan program bantuan rumah layak huni pada warganya.
Ditambahkan Ade penanganannya jangan sampai berpatokan pada bantuan pemerintah karena membutuhkan waktu dan terbatasnya anggaran, untuk itu perlunya partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta. Jangan hanya terpaku pada bantuan, anggaran yang tersedia sangat terbatas,ujarnya.
Ade mengimbau agar kepedulian dari lingkungan sekitar sangat perlu karena disetiap perkampungan pasti ada warga kelebihan harta, sehingga sudah seharusnya dapat membantu sesama ketika bantuan pemerintah belum datang.
“Rumah tidak layak huni ini tanggungjawab bersama, semua tingkatan pemerintahan harus bergerak maksimal ke depan, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama tanpa harus menunggu dari pemerintah,” pungkasnya. (red)
