DPRD Jabar: Jangan Biarkan Rakyat Miskin Ikhtiar Tanpa Intervensi Pemerintah
BANDUNG.SJN COM.-Ironis, warga Jawa Barat masih banyak yang berada di level kemiskinan ekstrem. Seperti diketahui, ada lima kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi di Jabar, yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.
Dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat Ihsanudin, M.Si mengaku sangat prihatin dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Barat ini. Karenanya ia meminta Pemprov Jabar serius dan fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.
“Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi,” ungkap dewan yang biasa menyuarakan nasib UMKM di Jabar ini.
Pemprov Jabar, tambah Ihsanudin, harus sinergis dengan pemerintah pusat dan kab/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinergis dan sinkron.
“Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya,” ujarnya melanjutkan.
Pemerintah harus serius untuk memupus kemiskinan ekstrem. Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja.
Ditambahkan, Gubernur jangan salah fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan melulu pentingkan pencitraan sementara yang prioritas dikesampingkan.
“Sudah banyak strategi yang disusun, tinggal eksekusinya saja. Konkritnya lagi, jangan membangun “menara gading” sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah, ” jelasnya lagi.
Dijelaskan anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Karawang-Purwakarta ini, selama ini pengukuran warga miskin ekstrem merujuk pada pengukuran Parity Purchasing Power (PPP) Bank Dunia.(die)
