Sikapi Bencana Pemkab Garut Harus Maksimalkan Siaga Bencana

GARUT.SJN COM.-Memasuki musim penghujan ini, Kabupaten Garut kembali diterpa bencana alam yaitu banjir bandang. Banjir bandang itu menerjang Beberapa kampung di wilayah Kecamatan Sukaresmi.

Dari laporan yang dihimpun, banjir bandang itu menyebabkan 335 KK terisolir, 1 jembatan putus dan 1 jembatan terancam putus yaitu jembatan Cilegong yang berlokasi di kampung Cilegong, Desa Sukalilah Kecamatan Sukaresmi.

Banjir bandang terjadi diawal musim penghujan, harapannya siaga bencana harus dimaksimalkan.

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Garut, Deden Galih, SH, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Deden, dalam penjelasannya sangatlah realistis jika siaga bencana harus dimaksimalkan. Kondisi faktual sangat mendukung perlunya siaga bencana secara maksimal.

Dari sisi waktu, bencana banjir terjadi di awal musim penghujan, sehingga patut diwaspadai potensi bencana di puncak musim hujan.

Kondisi faktual lainnya, dampak bencana sangat besar baik fisik maupun sosial.

Political Will pemerintah ungkap Deden dalam hal ini sudah nampak.. faktanya saat ini sudah dikeluarkan himbauan untuk semua Kabupaten/Kota di Jabar untuk “siaga satu” penanganan banjir.

Siaga banjir yang dilakukan oleh daerah salah satunya oleh Pemkab Garut , perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat secara luas.

Dalam siaga 1, ini sebagai antisipasi jangka pendek pemantauan lingkungan berupa gerakan hidup bersih untuk membuang sampah di tempat benar harus dilakukan.

Gerakan buang sampah di tempat yang tepat harus juga menjadi gerakan jangka panjang, untuk kepentingan hal ini dibutuhkan sosialisasi yang kontinu kepada masyarakat secara luas.

Selanjutnya, jelas Deden untuk penanganan bencana alam baik longsor maupun banjir harus dilakukan beberapa Fasilitasi sarana dan itu pada tahap awal harus ada evaluasi atas kondisi wilayah

Sebagai gambaran saja, jika bencana banjir sudah rutin terjadi di suatu wilayah , sarana yang dibutuhkan berupa pengendali banjir.

Jika banjir tiba-tiba melanda permukiman penduduk, perlu dievaluasi ada tidaknya penggunaan bangunan diresapan air.

Jika ada, penataan lingkungan berupa relokasi merupakan solusi.

Selanjutnya, banjir maupun longsor di Kabupaten Garut perlu ada evaluasi secara utuh tentang kondisi kehutanan.

Jika banyak hutan yang sudah gundul atau alih fungsi, ujar Deden diperlukan penguatan kembali program reboisasi. (die)