DPRD Jabar Dorong Pemprov Alokasikan Dana Untuk Penanganan PMK
Bandung.Swara Jabbar Com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk segera menggelontorkan dana kebutuhan untuk mengantisipasi penyebaran Penyakit dan Mulut (PMK).
Menurut Anggota DPRD Jabar sekaligus Sekertaris Komisi II Yunandar Eka Perwira mengungkapkan, bahwa hampir seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat sudah terdapat kasus PMK
“Ini sekarang sudah hampir merata (PMK) tersebar di seluruh Kabupaten dan kota di Jawa Barat, walaupun data resminya pada Minggu lalu itu masih 20 Kabupaten Kota,” ucap Yunandar saat dihubungi, pada Rabu (8/6).
Yunandar juga mengatakan bahwa seharusnya Pemprov Jabar langsung mengambil langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran PMK.
“Tindakan dari dinas peternakan ini sangat minim, belum mendapatkan dukungan pendanaan dari gubernur, karena Gubernur juga masih berduka,” katanya.
“Tapi saya berharap seenggaknya Sekda (Sekertaris Daerah) atau Asda (Asisten Daerah) yang juga kemudian punya tindakan cepat. Karena sudah lapor ke Sekda juga, sudah menyampaikan kebutuhan Anggaran dari apa yang diajukan oleh Dinas,” imbuhnya.
Meskipun saat ini dinas peternakan telah bergerak, menurut Yunandar, antisipasi tersebut dinilai telah terlambat.
“Dinas sudah bergerak tapi dukungan anggarannya belum. Dan itu akan membuat efek seperti bola salju, karena kalau yang kecil tidak ditahan, justru akan makin besar, maka Anggaran yang nantinya dibutuhkan juga akan makin banyak. Dan sekarang saya kira itu sudah sedikit terlambat kalau kita bicara skalanya hanya 1000 – 2000. Seharusnya sudah semua berkisar jutaan sapi yang sudah mendapatkan vaksinasi,” pungkas Yunandar
“Tindakan dari dinas peternakan ini sangat minim, belum mendapatkan dukungan pendanaan dari gubernur, karena Gubernur juga masih berduka,” katanya.
“Tapi saya berharap seenggaknya Sekda (Sekertaris Daerah) atau Asda (Asisten Daerah) yang juga kemudian punya tindakan cepat. Karena sudah lapor ke Sekda juga, sudah menyampaikan kebutuhan Anggaran dari apa yang diajukan oleh Dinas,” imbuhnya.
“Tindakan dari dinas peternakan ini sangat minim, belum mendapatkan dukungan pendanaan dari gubernur, karena Gubernur juga masih berduka,” katanya.
“Tapi saya berharap seenggaknya Sekda (Sekertaris Daerah) atau Asda (Asisten Daerah) yang juga kemudian punya tindakan cepat. Karena sudah lapor ke Sekda juga, sudah menyampaikan kebutuhan Anggaran dari apa yang diajukan oleh Dinas,” imbuhnya.
“Ini sekarang sudah hampir merata (PMK) tersebar di seluruh Kabupaten dan kota di Jawa Barat, walaupun data resminya pada Minggu lalu itu masih 20 Kabupaten Kota,” ucap Yunandar saat dihubungi, pada Rabu (8/6).
Yunandar juga mengatakan bahwa seharusnya Pemprov Jabar langsung mengambil langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran PMK. (die)