Peningkatan Kuota 30%, Perempuan Harus Saling Mendukung Di Pemilu Legislatif Tahun 2019.
BANDUNG.SJN COM.-Penyelengaraan kegiataan ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan khususnya para caleg diberbagai aspek pembangunan baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai kerangka kesetraan dan keadilan gender yang harmonis dan proposional antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan kelurga Berencana Provinsi Jawa Barat Ir.Poppy Sophia Bakur, M.EP saat memberikan sambutannya di Acara Komunikasi Perempuan Politik Ke-16 Partai Politik , yang diadakan di Hotel Prama Grand PreangerBandung, Rabu (6/3/2019)
Lebih jauh Poppy menuturkan bahwa masih ada anggapan bahwa perempuan belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau menduduki suatu jabatan public .Hal tersebut pada akhirnya berdampak negative pada kualitas kebijakan public yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga public yang dirasakan tidak adil terutama oleh kaum perempuan sehingga berakibat pada ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang kehiduapan khususnya pendidikan, kesehatan daya beli, politik dan ketenagakerjaan hal tersebut terlihat dalam capaian indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 menunjukan bahwa pengeluran perkapita perempuan lebih rendah dari laki-laki (7,48 juta berbanding 14,2), angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi (12,50 Th berbanding 12,15 th),rata-rata lama sekolah ing 8,37 th), usia harapan hidup perempuan lebih lama (74,39 th berbanding 70,57).perempuan lebih rendah (7,52 th berbanding 70,57) ujarnya.
Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Barat yang merupakan ukuran untuk menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan menunjukan tren meningkat dari tahun ke tahun dan tahun 2017 mencapai 71,15 dari sebelumnnya 69,02 (Peringkat Indonesia).
Khusus untuk data bidang politik di Jawa Barat jumlah keterwakilan perempuan di legislative baik di DPRD provinsi maupun di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang mampu mencapai 30% keterwakilan hanya 2 yaitu Kota Depok 40% dan Kabupaten Cirebon 30% bahkan Kota Banjar hanya mampu 1 % oleh sebab itu maka perlu kirannya pemerintah mendorong upaya peningkatan kouta dan kualitas para caleg dengan berbagai kegiatan dengan harapan di Pemilu Tahun 2019 ini bisa mencapai kuota 24 sd 26%. Dan tentunya untuk mendukung peningktan kuota .Marilah Perempuan saling mendukung di Pemilu Legislatif Tahun 2019. Tandasnya. (die)
