Komisi I DPRD Jabar Berharap Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah Segera Dicabut Pemerintah Pusat
Bandung.Swara Jabbar Com.-Pada momentum Hari Jadi ke 79 Jabar Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat berharap moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dicabut pemerintah pusat. Ada 9 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang sudah diajukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar.
Sembilan CDOB tersebut diantaranya; Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan terbaru Kabupaten Subang Utara.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman sangat berharap pencabutan pemekaran daerah segera dilakukan oleh Presiden RI saat ini, Joko Widodo (Jokowi) atau presiden yang sudah terpilih nanti. Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan pembentukan CDOB, mendorong agar suara masyarakat Jawa Barat terkait pemekaran daerah didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah berupaya keras, sudah melaksanakan program persiapan dan pengkajiannya dengan betul-betul mengikuti sesuai aturan yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Namun, semuanya menunggu pencabutan moratorium oleh presiden,” tegas Budi Budiman, Kota Bandung. Senin, (19/8/24).
Komisi I DPRD Jawa Barat optimis persiapan untuk pembentukan CDOB di Jawa Barat berjalan sukses. Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin bersama DPRD Jabar telah menyelesaikan tahap persetujuan dan menyerahkan usulan tersebut ke DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (RI).
“Dengan jumlah penduduk yang besar, seperti di Kabupaten Bogor yang penduduknya mencapai lebih dari 5 juta, kita membutuhkan pemekaran yang lebih banyak di tingkat kabupaten agar pelayanan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Pada momentum HUT ke 79 Jabar ini kami berharap moratorium pemekaran segera dicabut pemerintah pusat,” ucapnya.
Terakhir, Bedi berharap provinsi Jabar memiliki masa depan yang cerah dan solid dengan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
“Sebagai provinsi terbesar dengan penduduk terbanyak di Indonesia, semoga apapun rintangan yang dihadapi dapat menangani masalah-masalah yang terjadi, seperti masalah pembangunan, sosial, dan masalah lainnya.” harap Bedi Budiman.*
