PPDI Dan APDESI BUKAN RIPAL
Kuningan.Swara Jabbar Com.-Persatuan Perangkat Désa Indonesia (PPDI) adalah organisasi Profesi yang menampung aspirasi para Perangkat Désa termasuk juga Kepala Desa. Dengan demikian PPDI bukanlah organisasi tandingan yang menjadi rival APDESI, tetapi antara PPDI dan APDESI sama sama terbentuk dan memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan Desa. Antara PPDI dan APDESI akan selalu bersinergi”
Demikian dikatakan Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, saat ditemui di Kediamannya, Selasa, 1 Okteber 2024 kemarin.
Ade mengakui, memang sempat ada salah tafsir dikalangan masyarakat, yang menganggap bahwa PPDI terbentuk sebagai saingan dari APDESI. Bahkan salah tafsir itu bukanlah dari kalangan masyarakat umum saja, tetapi juga diantara perangkat desa sendiri. Namun demikian, kesalah fahaman itu berhasil diluruskan, bahkan saat ini antara PPDI dan APDESI telah banyak bekerja sama dalam segala hal.
“Contohnya dalam waktu yang belum lama PPDI mengadakan Pekan Olahraga Desa (PORDES CUP 1). Alhamdulillah kegiatan tersebut diikuti oleh 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Yang notabene para pesertanya bukan hanya dari anggota PPDI saja, tetapi didukung penuh oleh APDESI. Itu membuktikan antara PPDI dan APDESI selalu bersinergi,” tuturnya.
Sementara mengenai keanggotaan, lanjut Ade, sampai saat ini PPDI memiliki anggota di 31 Kecamatan di Kabupaten Kuningan. Hanya Kecamatan Pancalang yang belum terdata dalam keanggotaan. Tetapi bukan berarti Désa desa di Kecamatan Pancalang tidak berminat ikut anggota PPDI hanya belum ada waktu untuk mendata.
“Yang jelas tidak ada saling mengklaim anggota antara PPDI dengan APDESI. Jumlah anggota yang terdata di PPDI semuanya real,” katanya.
Selanjutnya Ade menjelaskan, sekali lagi PPDI hanyalah organisasi profesi. Bukan sebuah kelembagaan Dinas. Artinya setiap perangkat desa dalam pekerjaan sehari harinya bertanggungjawab kepada Kepala Désa sebagai pimpinan kerja, bukan kepada kepada Ketua PPDI, atau organisasi.
“Jadi sangat tidak dibenarkan kalau ada perangkat Desa yang melawan perintah atau kebijakan Kepala Desa. Setiap perangat désa harus taat kepada pimpinan kerja, yang dalam hal ini Kepala Desa,” tandasnya.
Terkait dengan moment politik saat ini, Ade menegaskan, bahwa PPDI tidak mau dijadikan alat politik oleh pihak tertentu. PPDI memang harus berpolitik tapi bukan berarti berpolitik praktis.
“Silahkan tanya, PPDI sebagai organisasi tidak pernah mengarahkan anggota untuk berpihak pada salah satu calon dalam Pilkada. Semuanya bebas memilih kepada siapa yang menjadi pilihannya,” tegasnya. (Hery Gunawan)
