Parlementaria

Tati Supriati Irwan beserta Komisi II DPRD Jabar Kunker Ke Direktorat Jenderal PDASRH Kementerian Kehutanan.

Jakarta.Swara Jabbar News Com.-Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Senin (2/2/2026).

Dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Jawa Barat ke instansi terkait kehutanan (termasuk koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal PDASRH Kementerian Kehutanan), pembahasan utama berfokus pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk pemulihan ekosistem, serta mendapatkan data dan informasi terkait dengan penanggulangan lahan kritis di Jawa Barat ujar Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tati Supriati Irwan.

Lebih jauh, Legislator Golkar Tati Supriati Irwan menuturkan bahwa dalam dialog tersebut dibahas berbagai hal diantaranya :

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): Komisi II melakukan pengawasan terhadap efektivitas program RHL guna memulihkan lahan kritis di Jawa Barat. Fokusnya adalah memastikan setiap program penanaman kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan penanggulangan bencana.

Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Pembahasan mencakup cara meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan potensi non-kayu agar warga tidak bergantung pada penebangan pohon.

Sinkronisasi Rencana Kerja 2026: Kunjungan ini bertujuan menyelaraskan target daerah dengan Kementerian Kehutanan untuk penyusunan anggaran dan program tahun 2026, terutama dalam penguatan tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).

Evaluasi Kewajiban Pemegang Izin (PPKH): Koordinasi dengan Ditjen PDASRH juga membahas pengawasan kewajiban reboisasi bagi perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) agar komitmen pemulihan lingkungan di Jabar terpenuhi.

Kepastian Status Lahan: Komisi II menyoroti perlunya harmonisasi data status lahan (kehutanan vs perkebunan/pertanian) untuk menghindari konflik administrasi dalam program penghijauan.

Secara keseluruhan, Komisi II DPRD Jabar memposisikan diri sebagai pengawas agar regulasi kementerian di pusat dapat diimplementasikan secara optimal oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi Tutup Tati Supriati Irwan (AP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *