Kota Bekasi.Swara Jabbar News Com.-Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang hingga kini belum tuntas akibat kendala anggaran tahun 2025. Peninjauan tersebut di lakukan di SMA 20 kota Bekasi dan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja serta laporan hasil pengawasan Dinas Pendidikan dan temuan anggota komisi di lapangan.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 20 Kota Bekasi untuk meninjau progres pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Rabu (4/2/2026).
Menurut Yomanius peninjauan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian pembangunan, terutama menjelang tahun ajaran baru.
“Ada laporan dari Disdik dan teman-teman komisi di lapangan bahwa masih terdapat pembangunan yang belum tuntas di anggaran 2025. Maka menjadi kewajiban kami untuk memantau, meninjau, dan mendapatkan proyeksi penyelesaiannya,” ujarnya.
Yomanius menegaskan, peninjauan pembangunan RKB tersebut tidak semata berfokus pada aspek teknis fisik, melainkan lebih berfokus pada kebermanfaatan bangunan bagi peserta didik. Dari sisi daya tampung, sekolah tersebut belum terpenuhi sepenuhnya.
“Yang terpenting bagi kami adalah bangunan ini dapat dimanfaatkan siswa dengan nyaman saat tahun ajaran baru. Saat ini dari rencana 20 ruang kelas baru, yang sejauh ini baru 10 ruang sehingga pemanfaatannya masih dilakukan secara bertahap,” katanya.
Yomanius mengatakan, target penyelesaian pembangunan masih menunggu hasil evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan proyeksi penyelesaian sisa pekerjaan sekitar 15 hingga 20 hari, serta adanya sejumlah catatan penting di lapangan, salah satunya terkait fasilitas sanitasi di dalam ruang kelas.
“Temuan di luar dugaan kami adalah toilet di dalam RKB tidak dilengkapi exhaust vent. Ini sangat rawan, karena bau bisa masuk ke ruang kelas, apalagi jika tekanan udara dari luar ke dalam. Saya belum bisa menilai efektif atau tidaknya, karena pekerjaannya belum selesai. Tapi orientasi kami tetap satu, yaitu kebermanfaatan bagi siswa-siswa sekolah,” tutupnya.
Demikian pula Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Lilis Nurlaila pun menilai progres pembangunan belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan yang tersedia. Dari hasil peninjauan di lapangan, pembangunan sekolah tersebut hingga saat ini baru mencapai sekitar 72 persen.
“Pembangunan USB SMA Negeri 20 ini baru sekitar 72 persen, sementara waktu penyelesaiannya sudah semakin terbatas. Karena itu perlu komitmen semua pihak agar pembangunan bisa selesai tepat waktu,” ujar Lilis.
Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan berbagai kendala. Mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akses menuju sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.
“SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang berdiri sejak 2016 hingga saat ini masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, terlebih jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara daya tampung gedung baru hanya tersedia 11 ruang kelas.” Katanya.
Hal serupa diungkapkan Irpan Haeroni bahwa pengawasan terhadap kualitas pekerjaan harus diperketat agar penyelesaian pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan mengorbankan kualitas bangunan. Irpan berharap proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan kondisi yang baik serta sesuai ketentuan.
“Harapannya pembangunan ini segera selesai, tidak ada lagi kendala dengan masyarakat maupun perusahaan sekitar, dan siswa bisa lebih semangat belajar. Mudah-mudahan SMA 20 bisa membuktikan kualitasnya dengan fasilitas yang lebih baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi Sri Suwarsih, menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan gedung sekolah sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada 2026 agar kapasitas ruang kelas dapat ditambah. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dalam satu shift dan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan, semangat, serta prestasi siswa.
“Tentu kami berharap daya tampungnya dapat memenuhi semua dalam hal ini untuk mengakomodasi masyarakat sekitar yang akan menyekolahkan anak-anaknya dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa karena semua KBM satu shift,” Tutup Sri.*
Comment