Tati Supriati Irwan: Pengelolaan Tahura Djuanda Harus Tetap Jadi Kebanggaan Jabar.

Kabupaten Bandung.Swara Jabbar News Com.-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tati Supriati Irwan, S.Sos melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Satuan Pelayanan Tahura Pos 4, Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada 18 Februari 2026.

Tati Supriati Irwan menuturkan Kegiatan ini dilakukan bersama rombongan Komisi II lainnya guna menggali informasi terkait program kerja dan kendala lapangan yang dihadapi oleh pengelola Tahura.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal yaitu :

Evaluasi Pelayanan: Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Komisi II DPRD Jabar untuk meninjau pengelolaan dan pelayanan di UPTD Tahura Djuanda.

Masalah Retribusi: Terdapat pembahasan mengenai aspirasi atau aduan warga terkait retribusi kendaraan (roda dua dan roda empat) yang parkir di dalam kawasan Tahura.

Tujuan Pengawasan: Sebagai mitra kerja, Komisi II melakukan pengawasan untuk memastikan program kerja tahun anggaran 2026 di sektor lingkungan dan kehutanan berjalan optimal.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Tati Supriati Irwan menyampaikan beberapa poin penting terkait

Satuan Pelayanan Tahura Pos 4 dan pengelolaan kawasan secara umum:

Klarifikasi Retribusi: Ia menegaskan bahwa pengelola Tahura Ir. H. Djuanda tidak memungut retribusi kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, bagi pengunjung yang masuk melalui Pos 4. Hal ini disampaikan untuk menanggapi aduan atau kebingungan warga mengenai biaya parkir dan akses di area tersebut.

Apresiasi Pengelolaan: Tati memuji langkah pengelola dalam menjaga Tahura sebagai aset kebanggaan Jawa Barat dan menekankan pentingnya mempertahankan kualitas pelayanan publik di lokasi tersebut.

Pengawasan Program 2026: Sebagai anggota Komisi II DPRD Jabar, ia memastikan bahwa program kerja tahun anggaran 2026, khususnya di sektor kehutanan dan lingkungan, berjalan sesuai rencana untuk mendukung pariwisata alam yang berkelanjutan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan oleh UPTD Tahura Djuanda di lapangan ungkap Tati.(AP)

 

Comment