Sumedang.Swara Jabbar News Com.-Komisi II DPRD Provinsi Melaksanakan Kegiataan Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barta Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja perangkat daerah. Bertempat di Balai Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan di Jatingor Kabupaten Sumedang. Selasa (31/3/2026).
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bidang Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam,Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi danUsaha Kecil,Pariwisata serta Perlindungan Konsumen.
Pembahasan juga melibatkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Bappeda, serta BPKAD guna memastikan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan Melalui rapat ini, Komisi II DPRD Jawa Barat berupaya menggali berbagai masukan, mengidentifikasi capaian kinerja, sekaligus menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi di sektor-sektor strategis, seperti pertanian, pangan, industri, hingga pariwisata.
Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati menuturkan Sesuai bidang tugasnya di sektor Perekonomian, Komisi II menyoroti capaian kinerja pada beberapa sektor strategis, antara lain:
Evaluasi Sektor Ekonomi Strategis: Melalui Komisi II DPRD Jabar, beliau menyoroti realisasi program di sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan:
Ketahanan Pangan: Evaluasi efektivitas program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di balai-balai pertanian.
Optimalisasi Aset: Mendorong peningkatan fasilitas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti Balai Mekanisasi Pertanian dan Rumah Sakit Hewan Cikole, agar kontribusinya terhadap masyarakat dan PAD lebih maksimal.
Kehutanan & Sumber Daya Alam: Memastikan setiap program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan berjalan tepat sasaran sesuai anggaran 2025.
Ketahanan Pangan dan Pertanian: Evaluasi terhadap program swasembada pangan dan dukungan bagi petani.
Perdagangan dan Perindustrian: Perkembangan industri lokal serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kelautan dan Perikanan: Capaian di wilayah pesisir dan optimalisasi potensi laut Jabar.
Koperasi dan UMKM: Efektivitas bantuan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Fungsi Pengawasan: Lina Ruslinawati menekankan pentingnya keselarasan antara capaian kinerja Gubernur dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pembahasan LKPJ ini dijadwalkan berlangsung hingga April 2026 untuk menghasilkan rekomendasi resmi DPRD kepada Gubernur Jawa Barat
Diharapkan, hasil pembahasan LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan, sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hasil akhir pembahasan nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan tahun berikutnya.
Dengan berlangsungnya pembahasan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat. Pungkas Lina Ruslinawati. (AP)
Comment