Parlementaria

Sistem Perencanaan Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat Jadi Role Model DPRD Kalimantan Timur

 

Kota Bandung.Swara Jabbar News Com.-Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat jadi role model Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya soal sistem perencanaan yang dikenal baik dan terstruktur.

Selain itu soal penyusunan agenda, tata tertib, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas legislatif hingga koordinasi dan harmonisasi antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan lain sebagainya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih menjelaskan, kunjungan kerja Badan Musyawarah Kalimantan Timur ke DPRD Jawa Barat dalam rangka optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam penyusunan agenda DPRD.

“Tadi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertanya banyak hal. Salah satunya tentang bagaimana Badan Musyawarah melaksanakan fungsinya, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan rapat, itu yang dipertanyakan,” jelas Iis Rostiasih, Kota Bandung, Rabu (5/2/2025).

Kewenangan dan fungsi Badan Musyawarah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, dalam regulasi tersebut dijelaskan semua secara detail.

“Badan Musyawarah merupakan salah satu AKD yang menpunyai fungsi, dan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kinerjanya punya mekanisme. Kalau di DPRD Jawa Barat mekanismenya setiap pelaksanaan rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan pimpinan dan anggota DPRD itu didahului dengan rapat pimpinan, mekanisme ini disetujui dalam rapat Badan Musyawarah,” katanya.

Pada tempat yang sama, Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo menyampaikan tujuan kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya. Salah satunya menggali pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi Badan Musyawarah.

“Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPRD, diperlukan kajian terhadap praktik terbaik yang diterapkan oleh DPRD lain. Termasuk DPRD Jawa Barat yang dikenal memiliki sistem perencanaan yang baik dan terstruktur,” kata Sigit Wibowo. *