DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) Mendorong Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Legislatif.
Bandung.Swara Jabbar News Com.-DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) Jawa Barat mendorong penguatan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan konsolidasi organisasi perempuan yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Bandung, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan bertema “Perempuan dalam Kepemimpinan Publik: Memperkuat Partisipasi, Representasi, dan Kolaborasi untuk Jawa Barat Istimewa” itu dihadiri pengurus HWK kabupaten/kota, organisasi perempuan, anggota DPRD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua DPD HWK Jawa Barat, Dr. Sri Kusumawardani, SH, M.Hum., mengatakan putusan MK tersebut perlu menjadi momentum untuk memastikan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam komposisi anggota legislatif.
“Yang perlu kita cermati bersama, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana 30 persen kuota perempuan benar-benar mendapatkan penguatan. Jadi 30 persen harus benar-benar 30 persen,” ujarnya.
Menurut Sri, selama ini regulasi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik telah tersedia. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan agar perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dan menduduki kursi legislatif.
Ia menilai penguatan keterwakilan perempuan tidak hanya penting bagi demokrasi, tetapi juga untuk memastikan berbagai kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut, Sri juga mengapresiasi anggota DPRD Jawa Barat Sri Rahayu Agustina yang menginisiasi kegiatan sosialisasi pasca putusan MK tersebut.Serta dukungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tati Supriati Irwan, S.Sos yang juga menjabat Sekretaris Himpunan Wanita Karya (HWK)
“Kami akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penguatan keterwakilan politik perempuan. Ini tidak hanya menjadi tugas satu partai politik, tetapi menjadi kepentingan bersama,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Muttaqien, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar Yod Mintaraga, Ketua BKOW Jabar Dewi Indriani, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat, serta berbagai organisasi perempuan dari sejumlah daerah di Jawa Barat.
Sri berharap hasil konsolidasi tersebut dapat mendorong semakin banyak perempuan yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk tampil sebagai pemimpin publik, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami berharap pada Pemilu 2029 nanti semakin banyak perempuan yang mampu duduk di legislatif sesuai kompetensinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita bersama,” tuturnya.
Melalui kolaborasi antara organisasi perempuan, partai politik, dan penyelenggara pemilu, HWK Jawa Barat optimistis penguatan representasi perempuan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkeadilan. (die)
