Sumedang.Swara Jabbar News Com.-Wakil Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati menghadiri Rapat Kerja dalam raangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Angggaran Sementara (RKUA PPAS) Tahun Anggaran Tahun 2027 bersama Mitra Kerja Kiomisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bertempat di Balai Sertifikasi dan PembenihanTanaman Hutan (SPTH) Jatinangor Kabupaten Sumedang.Kamis 16 Juli 2026.
Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati dari Dapil Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) menuturkan Rapat Kerja Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran (TA) 2027 merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif dengan Badan Anggaran (Banggar) atau Komisi-Komisi DPRD legislatif. Forum ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan dan menetapkan pagu anggaran indikatif sebelum disahkan menjadi APBD TA 2027.
Pembahasan RKUA-PPAS menjadi tahapan penting menyalaraskan perencanaan dan pengganggaran agar program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.
Rapat Kerja dengan Mitra Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dihadiri DKPP Jabar, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda Jabar, Bappeda Jabar, serta BKD.
Proses penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kini memasuki tahapan krusial. Lina Ruslinawati, memberikan catatan kritis sekaligus menaruh harapan besar agar postur anggaran tahun 2027 tidak hanya menjadi tumpukan angka teoritis, melainkan mampu menjawab jeritan keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sebagai legislator yang membidangi perekonomian di Komisi II, Lina menegaskan bahwa minimnya alokasi anggaran yang mengalir ke desa-desa sering kali menjadi batu sandungan utama bagi macetnya program pembangunan Oleh karena itu, momentum pembahasan KUA-PPAS TA 2027 ini harus dijadikan titik balik penataan prioritas fiskal yang berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat.
Anggaran Desa Minim, Program Strategis Terhambat
Dalam berbagai kunjungan kerja dan serap aspirasi (reses) di lapangan, Lina banyak menerima keluhan dari para kepala desa dan pengurus lingkungan mengenai keterbatasan dana stimulus daerah.
“Kami melihat langsung bagaimana infrastruktur dasar perdesaan, seperti jalan lingkungan dan saluran irigasi tersier, kondisinya memprihatinkan karena anggaran daerah yang turun sangat minim. Hal ini otomatis menghambat mobilitas ekonomi warga,” ujar Lina.
Ia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif untuk memperluas pagu indikatif bantuan keuangan desa pada struktur APBD 2027 mendatang Menurutnya, membangun Jawa Barat harus dimulai dengan memperkuat fondasi ekonominya, yaitu wilayah pedesaan.
Tiga Sektor Utama yang Harus Dikawal.
Dalam pembahasan rancangan anggaran ini, Lina Ruslinawati menggarisbawahi tiga sektor utama yang wajib mendapatkan porsi anggaran yang adil dan berpihak pada rakyat:
Kedaulatan Pangan & Nasib Petani, Mengalokasikan dana konkret untuk modernisasi pertanian, jaminan ketersediaan pupuk, serta perbaikan sarana irigasi demi menjaga produktivitas petani lokal.
Digitalisasi dan Stimulus UMKM, Mendorong program pelatihan kerja dan bantuan modal bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital.
Penyelarasan Hasil Reses, Memastikan usulan langsung dari warga, termasuk pemenuhan insentif kader posyandu dan pembangunan fasilitas publik di desa, masuk dalam dokumen resmi PPAS, bukan sekadar menjadi catatan pelengkap.
Komitmen Mengawal Proses Evaluasi
Menutup pernyataannya, srikandi partai Gerindra ini berjanji bersama seluruh jajaran legislatif akan menyisir setiap pos belanja daerah secara ketat dan transparan.
“KUA-PPAS 2027 ini harus inklusif. Kita tidak ingin anggaran habis hanya untuk belanja operasional yang sifatnya seremonial. Rakyat di desa sedang menjerit membutuhkan stimulus ekonomi nyata, dan di sinilah fungsi kehadiran anggaran negara harus dirasakan langsung oleh mereka,” pungkas Lina optimis. (AP)
