Urai Krisis Ekologis, dr. Ratnawati Bersama Pansus XV DPRD Jabar Matangkan Perda RPPLH di Kementerian LH
Jakarta.Swara Jabbar News Com.-Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI di Jakarta. Jum’at 24 Juli 2026. Agenda ini berfokus pada konsultasi dan sinkronisasi draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jawa Barat agar selaras dengan regulasi nasional serta adaptif terhadap tantangan ekologis masa depan.
Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.K.K.K., menegaskan bahwa kunjungan ke kementerian ini sangat krusial untuk memastikan payung hukum yang sedang digodok memiliki ketahanan regulasi jangka panjang dan tidak berbenturan dengan aturan di atasnya
“Kami ingin memastikan Perda RPPLH Jawa Barat ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan sebuah regulasi yang implementatif di lapangan. Aturan ini harus mampu menjawab tantangan nyata seperti pemulihan lahan kritis, menjaga luasan hutan, sekaligus membuka ruang bagi skema pendanaan ramah lingkungan atau green financing,” ujar dr. Ratnawati usai pertemuan di Jakarta.
Sinergi Daerah dan Pusat untuk Kelestarian Jabar.
Pertemuan legislatif Jawa Barat dengan jajaran pejabat teknis Kementerian Lingkungan Hidup ini membahas sejumlah poin substansial. Beberapa isu prioritas yang dikonsultasikan meliputi aspek daya dukung lingkungan, perlindungan kawasan hutan Jawa Barat yang saat ini berada di kisaran 700 ribu hektare, hingga tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas wilayah.
Selain bersinergi dengan kementerian di pusat, dalam proses penyusunan Ranperda ini, Pansus DPRD Jawa Barat juga secara aktif melibatkan masukan ilmiah dari berbagai akademisi dan pakar lingkungan, termasuk pandangan strategis dari Dr. Beata Ratnawati, S.T., M.Si. selaku narasumber ahli.
Langkah pelibatan multisektor ini diambil agar regulasi yang dilahirkan berlandaskan data ilmiah (science-based policy) dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah krisis ekologi, seperti wilayah pesisir dan kawasan industri regional.
Mendorong Penerapan Ekonomi Hijau
Lebih lanjut, dr. Ratnawati memaparkan bahwa Jawa Barat membutuhkan akselerasi kebijakan terkait pembayaran jasa lingkungan (payment for ecosystem services). Melalui konsultasi ke Kementerian LH, Pansus berharap mekanisme pemberian insentif bagi daerah atau komunitas yang menjaga kelestarian alam dapat diintegrasikan secara sah
“Tujuan akhir kita adalah keseimbangan. Lingkungan hidup Jawa Barat terjaga, masyarakat terlindungi dari bencana ekologis, namun di sisi lain, ekonomi hijau dan investasi yang berkelanjutan tetap bisa tumbuh secara optimal di Jawa Barat,” pungkas srikandi parlemen dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut.
Dengan selesainya tahapan konsultasi di tingkat kementerian, Pansus DPRD Jabar akan segera melakukan finalisasi draf materi sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah resmi.
Di lansir dari IG ratnawati.officials.Komitmen menjaga kelestarian lingkungan harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat.
Hj. Ratnawati, M.KKK, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, menghadiri pertemuan Pansus XV Tahun 2026 di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pembahasan isu-isu strategis lingkungan hidup.
Semoga sinergi ini melahirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Bekerja untuk hari ini, menjaga lingkungan untuk masa depan. (AP)
