Aher Optimis Raih WTP Ke 7 Kali Berturut Turut
Bandung.SJN.Com.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan optimistis, Pemerintah Provinsi Jabar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan raihan Opini WTP itu, Pemprov Jabar dapat kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik.
Dan apabila Opini WTP itu tercapai, maka secara berturut-turut Pemprov Jabar sukses meraih Opini WTP untuk ketujuh kalinya sejak 2011 silam. Selain itu, Jabar pun akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang sukses meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut.
“Alhamdulillah, selama ini Jawa Barat sudah 6 kali WTP, mudah-mudahan tahun ini kali ketujuhnya, hadiah untuk masa terakhir jabatan saya,” ungkap Heryawan seusai Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Jabar di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Jumat (6/4/2018).
Gubernur yang akrab disapa Aher itu menyatakan, pihaknya telah menyetorkan laporan keuangan ke pihak BPK. Selanjutnya, BPK akan menelaah dokumen-dokumen keuangan yang telah diaerahkan itu untuk diperiksa.
“Artinya, kita siap untuk diperiksa oleh BPK. Kita sudah meminta kepada segenap aparat Pemprov Jabar, khususnya para kepala OPD, Kepala Biro, dikomandani oleh Kepala Inspektorat dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK ini,” katanya.
Aher mengaku, tidak terdapat permasalahan yang berarti terkait pengelolaan keuangan. Bahkan, dia meyakini, pengelolaan aset, keuangan, hingga sistem pengendalian pemerintah di Jabar semakin bagus.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa menyebut, kegiatan Entry Meeting yang digelar pihaknya bersama Gubernur Jabar merupakan pertemuan untuk memulai pemeriksaan.
“Dalam hal ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017 dan akan berlangsung selama dua bulan sampai akhir Mei,” jelasnya.
Arman menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang sudah diterima pihaknya dari Pemprov Jabar. Adapun yang menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.
“Salah satu produk dari pemeriksaan kami nanti adalah opini atas laporan keuangan,” katanya.
