Regulasi Tidak Jelas, Driver Ojol Keluhkan Kondisi Ke DPRD Jawa Barat
BANDUNG.SJN COM,-Driver ojol (ojek online) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rabu,( 4/11/2019) Driver ojol mengeluhkan tentang regulasi yang dibuat oleh perusahaan ojek online semakin tidak jelas. Hal ini sangat merugikan para driver yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai driver ojol.
Driver ojol mengeluhkan tentang tarif yang semakin mahal sehingga menurunkan jumlah orderan. Belakangan diketahui bahwa driver ojol juga mengalami pemotongan presentasi penghasilan yg dihasilkan setiap harinya. Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesewenangan oleh perusahaan ojek online dan terkesan seperti adanya perbudakan modern yang tersistematis. Persyaratan pada saat pendaftaran juga dipersulit oleh pihak perusahaan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat tren ojek online di masyarakat sangat gencar dan masif. Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya suspend besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan ojek online secara random beberapa waktu yang lalu tanpa disertai alasan yang jelas.
Selain itu, driver ojol menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 dirasa sangat merugikan pihak driver ojol sebagai salah satu pihak yang terkena dampak dari aturan tersebut. Koordinator unjuk rasa menyatakan bahwa pihaknya menolak Permenhub No. 118 tahun 2018 diberlakukan dan meminta Menteri Perhubungan untum segera membuat aturan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Perwakilan massa unjuk rasa diterima kedatangannya oleh anggota dewan yang baru dilantik, yaitu Anwar Yasin dari Fraksi PKS, Hasballah dari PAN, Dadi dari Gerindra, Rafael dan Dedi dari PDI Perjuangan. Perwakilan tersebut meminta kepada DPRD untuk menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar membuat regulasi bagi perusahaan ojek online demi memberikan perlindungan kepada driver ojol.
Anwar Yasin menyatakan, sangat disayangkan ketika negara tidak hadir saat perusahaan ojol melakukan suspend besar-besaran kepada driver ojol. Negara seolah berlepas tangan terhadap urusan ‘rumah tangga’ perusahaan. Padahal, permasalahan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak yang berprofesi sebagai driver ojol. DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai representasi masyarakat Jawa Barat hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat tanpa memandang latar belakang dan pekerjaan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mendengar dan mengakomodasi saran dan rekomendasi dari masyarakat demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.(die)
