Siti Muntamah : Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Perlu di Kaji Lebih Dalam.

Bandung.Swara Jabbar Com.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil I (Kota Bandung-Kota Cimahi) Siti Muntamah melaksanakan kegiatan Sosialisasi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Provinsi Jawa Barat Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kantor DPW PKS Jl.Soekarno Hatta Bandung. Selasa (26/4/2022).

Pada kesempatan tersebut Siti Muntamah memaparkan Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk membuka akses perempuan terhadap kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar memiliki kapasitas dan kepemimpinan  di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Lebih jauh Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Siti Muntamah yang akrab disapa Umi menegaskan Sosialisasi Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini diadakan untuk menggali masukan dari elemen masyarakat ujarnya.

Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan tentang hak-hak Perempuan yang mencantumkan  setiap perempuan diantaranya hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak,  itu dicantumkan sangat aneh, terus hak kebebasan pribadi   masa diperdakan  saya kira Raperda  ini sangat mengada-ada,  siapa yang nyusun mana naskah akademiknya, saya minta tidak dikasih dan saya belum melihatnya.Untuk itu perlu di evaluasi dan duduk bersama tegas Umi.
Terkait dengan Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan pemerintahan meliput pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, Pemberian kesempatan yang setara pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat pemerintah daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah, pemberian jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak dan kesataran gender hal itu semua,  selama ini saya pikir sudah diakomodir  ucap Umi.

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui fasilitasi akses terhadap permodalan, baik melalui dana yang bersumber dari pemerintah maupun dari swasta dan fasilitasi pengembangan akses pemasaran.Hal ini sudah berjalan ucapnya.

Tentang Pemberdayaan perempuan di bidang hukum meliputi peningatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi dan pemberdayaan hukum bagi perempuan di ranah-ranah komunitas, tempat kerja dan institusi pendidikan. Umi menilai hal tersebut kurang sosialisasi tandasnya.
Umi berharap kita harus evaluasi dulu pentingnya adanya Raperda ini,Raperda  ini merupakan kepanjangan  dari Undang-undang yang mana, kemudian  eksetensi Jabar itu apa, misalnya terkait perceraian tinggi  bukan perempuan yang terus disalahkan , jangan perempuan dipojokan  menurut saya begitu  , kita punya kasus AKB , kematian ibu dan anak  tinggi apa yang harus dilakukan, bukan hanya perempuan yang terus dipojokan, tapi bapak nya harus diajarin juga perannya itu ujar Umi.
Jangan ke Raperda  nya dulu , apa yang dilakukan DP3AKB selama ini,  perda ini revitasi  Undang-undang yang mana , bukannya kejahatan seksual yang baru  di sahkan juga masih kontrovensi  juga  kenapa ini cepat-cepat dibuat, naskah akademiknya mana, naskah akademisnya mana  belum liat  , kalau engga ada ngapain dibuat  harus ada ceritanya , harus ada data otentik  misalnya Jabar cenderung begini, budaya nya begini  hingga diperlukan ini . Yang dibuat Perda itu duit  pakai anggaran terus sudah jadi  diapakan kalau tidak bisa diimplementasikan pungkas Umi penuh tanya. (die)

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/swarajab/domains/swarajabbarnews.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/swarajab/domains/swarajabbarnews.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.