H.Aep Nurdin : Antisipasi Kemarau Ekstrem, Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Perlu Perhatian Pemerintah.
Kab Bandung Barat.Swara Jabbar Com.-Kemarau panjang mengakibatkan di beberapa wilayah di Jawa Barat mengalami kekeringan hingga masyarakat kekurangan air bersih.
Seperti diketahui, berdasarkan data kekeringan yang dihimpun BPBD Jabar kekeringan melanda setidaknya di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
BPBD Jabar menyebutkan jika dari 21 Kabupaten/Kota tersebut, krisis air bersih menimpa dn tersebar di 155 Kecamatan dan 393 desa di Jawa Barat.
Kondisi kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino yang saat ini tengah melanda Indonesia termasuk Jawa Barat.Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Aep Nurdin.
Dia menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ada di masyarakat dan harus segera ditangani lebih lanjut.
Fenomena El Nino yang tengah melanda Indonesia hingga Jawa Barat bahkan diprediksi akan terus terjadi hingga akhir tahun 2023.
Tentunya, kondisi tersebut sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya, termasuk kesulitan air.
“Pemerintah Jawa Barat harus sudah menyoroti terkait mengatasi kekeringan atau El Nino di beberapa daerah, air sudah mulai kering, beberapa daerah juga kesulitan air,” ujar Aep Nurdin.
Tak hanya itu, Aep juga menyebut bahwa dampak kekeringan yang melanda akibat dari fenomena El Nino akan merembet ke sektor pertanian di Jawa Barat.
“Harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, karena otomatis berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan,”tegas H.Aep Nurdin.
Dalam jangka pendek perlu adanya perbaikan dalam manajemen informasi kebutuhan bahan pangan untuk industri dan rumah tangga secara berkesinambungan, sehingga akan lebih memudahkan dalam menjaga pasokan. Selain itu, pembenahan manajemen informasi tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi yang efektif bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Data-data tersebut menjadi data penting untuk melakukan pengambilan kebijakan selanjutnya.
“Dengan manajemen informasi harga serta produksi pangan, akan menjadi landasan dalam memperkuat kerja sama antarnegara maupun antardaerah dalam menjaga pasokan komoditas pangan,” ujar H.Aep Nurdin..
Para pemangku kepentingan, ujarnya pula, juga perlu memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan sejumlah unsur, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lain yang bisa memetakan dampak El Nino. “Sehingga, langkah antisipasi seperti rekayasa cuaca dan pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan tepat sasaran,” Pungkas H.Aep Nurdin.(AP)
