Adikarya Parlemen : Perlu Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Daerah
GARUT.SJN COM,-Menjaring Aspirasi dari Masyarakat merupakan tugas dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang wajib dilaksanakan Sementara itu.Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Galih,SH.MH dalam kegiatann Reses II Tahun Sidang 2019 -2020 Daerah Pemilihan XV Kabupaten Garut beberapa waktu lalu, banyak menampung aspirasi dari berbagai komponen masyarakat Kabupaten Garut.
Politisi Fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menuturkan dalam masa Reses II Tahun Sidang 2019 -2020 di Kabupaten Garut, banyak persoalan-persoalan yang mengemuka diantaranya bidang kesehatan yaitu tiap desa sangat memerlukan Ambulance Desa, Sarana dan Prasarana Posyandu di tiap desa.
Sementara di bidang sosial kemasyarakatan, beberapa panti jompo membutuhkan berbagai jenis bantuan.Di bidang pendidikan, masyarakat membutuhkan sarana untuk menunjang kegiatan PAUD.
Di bidang keagamaan, masyarakat banyak membutuhkan renovasi masjid dan pembangunan Pondok Pesantren.
Untuk bidang infrastruktur, beberapa desa di Kabupaten Garut membutuhkan lampu -lampu di jalan – jalan desa , perbaikan irigasi, pengadaan pengolahan sampah organik serta penambahan rutilahu ujarnya
Lebih jauh Deden Galih menuturkan untuk menunjang pembangunan ekonomi, masyarakat, beberapa lokasi di Kabupaten Garut membutuhkan pengembangan wisata alam, pelatihan untuk pelaku UKM serta pengadaan bibit ternak.
Kita ketahui Kabupaten Garut sangat besar potensi wisata alam yang harus dikembangkan sehingga menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila sektor Wisata Alam di Kabupaten Garut terus di gali ujarnya.
Jika aspirasi ini dapat terserap, ujar Deden dari sisi waktu baru terakomidir di tahun anggaran tahun 2021 atau tahun 2022.Seluruh aspirasi yang ditujukan kepada anggota dewan akan menjadi masukan dalam penyusuanan E budgeting dan E Planing. Dalam hal ini diperlukan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota pungkasnya (die)
