Kota/Kabupaten Sehat Harus Terwujud
BEKASI.SJN COM.-Pembinaan Kota/Kabupaten sehat saat ini terus digelar oleh Pemerintah. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya penghargaan rutin dari pemerintah untuk Kabupaten/Kota yang sukses menghadirkan daerahnya sebagai Kabupaten/Kota sehat.
Penghargaan itu, diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri yaitu Swasti Saba.
Berkenaan dengan penghargaan tersebut, di tahun ini Jabar , terbilang sukses. Pasalnya dari laporan yang diterima di tahun ini ada tiga Kabupaten/Kota di Jabar yang mendapatkan penghargaan Nasional.
Adapun ketiga Kabupaten/Kota tersebut antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kota Sukabumi.
Dengan penghargaan tersebut, harus dicontoh oleh daerah lainnya di Jabar, mengingat di Jabar ada 27 Kabupaten/Kota.
Harapannya, 3 Kabupaten/Kota yang tahun ini mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota sehat untuk 24 Kabupaten/Kota lainnya, termasuk Kabupaten Bekasi.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, program yang selama ini dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jabar untuk mewujudkan Kota/Kabupaten sehat harus terus dilanjutkan baik dari sisi program pendampingan maupun pembinaan.
Hal ini , diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi, H. Syahrir, SE, M.Ipol, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Syahrir, dalam keterangannya mengatakan banyak indikator untuk menilai Kota/Kabupaten sehat. Indikator itu, berkorelasi dengan kondisi masyarakat serta lingkungan.
Bagi Kabupaten Bekasi, yang melekat sebagai daerah industri, tentunya perbaikan lingkungan sehat salah satunya dengan memperbaiki industri.
Untuk mewujudkan industri yang sehat, penanganan pencemaran limbah berikut sampah harus menjadi perhatian serius.
Kabupaten Bekasi, ungkap Syahrir, juga merupakan daerah yang berdekatan dengan Ibukota DKI Jakarta.
Hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten sehat, diantaranya lalu lintas dan transportasi yang sehat.
Kabupaten Bekasi, sebagai daerah industri, juga ditandai tingginya urbanisasi masyarakat, yang mencari pekerjaan di kawasan industri.
Hal yang ditimbulkannya, tingginya kebutuhan permukiman. Untuk mengatasi persoalannya political Will program perbaikan kawasan kumuh harus dilakukan.
Kabupaten Bekasi bebas dari kawasan kumuh membutuhkan pendampingan dari Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program berikut anggaran untuk penataan kawasan kumuh.
Selanjutnya, ujar Syahrir fasilitasi sarana umum yang menunjang kualitas kesehatan masyarakat diantaranya MCK dan air bersih juga harus menjadi perhatian (AP)
