Lina Ruslinawati : Konsultasi dan Koordinasi Terkait Akselerasi Program Strategis Nasional serta Implementasi Kebijakan Perikanan di Jawa Barat.
Jakarta.Swara Jabbar News Com.-Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk berkunjung ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Kewenangan Pengolahan Perikanan Budidaya Air Tawar di Provinsi Jawa Barat serta mengunjungi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka mendapatkan mendapatkan data dan informasi terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat.
Komisi II DPRD Jawa Barat aktif melakukan kunjungan kerja dan koordinasi terkait sektor perikanan budidaya guna memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.Kunjungan ke Direktorat Jenderal Perikan dan Budidaya serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Komisi II secara rutin melakukan konsultasi ke Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Salah satu agenda utama adalah sinkronisasi program pusat dengan daerah, termasuk pengawasan program kelautan dan perikanan.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati.
Lebih lanjut, Legislator Partai Gerindra Lina Ruslinawati Dapil Jabar V (Kabupaten Sukabumi-Kota Sukabumi) menuturkan dalam pertemuan dan koordinasi Komisi II DPRD Jawa Barat dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus membahas sinkronisasi program pusat dan daerah untuk mengakselerasi potensi perikanan budidaya sebagai pilar ketahanan pangan ungkap Lina.
Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas:
1.Revitalisasi Tambak & Ikan Nila Salin
Pembahasan utama mencakup progres Revitalisasi Tambak Pantura yang mencakup wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Target Produktivitas: Mendorong peningkatan hasil tambak dari semula 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun melalui teknologi budidaya modern.
Komoditas Unggulan: Fokus pada pengembangan Ikan Nila Salin (Tilapia) sebagai komoditas strategis yang memiliki pasar ekspor luas dan tahan terhadap perubahan salinitas air.
2.Modernisasi Infrastruktur & Teknologi
Komisi II menekankan pentingnya dukungan pusat dalam memperbarui fasilitas di daerah:
Alat Uji Mutu: Kebutuhan akan modernisasi alat uji mutu di UPTD Pengujian Mutu Produk Perikanan (PMPP) untuk memastikan produk Jabar memenuhi standar internasional.
Laboratorium: Pengecekan kesiapan laboratorium perikanan di Cirebon dan wilayah lainnya untuk mendukung sertifikasi produk budidaya.
3.Penguatan Balai Benih & Anggaran 2026
Evaluasi UPTD: Peninjauan kinerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (Wilayah Utara dan Selatan) dalam penyediaan benih unggul seperti Udang Vannamei, Bandeng, dan Kakap Putih.
Sinkronisasi RKUA-PPAS 2026: Memastikan alokasi anggaran tahun 2026 mendukung keberlanjutan program perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan (Pokdakan).
4.Penanganan Lingkungan Budidaya
Isu Waduk: Pembahasan mengenai kondisi waduk strategis seperti Cirata dan Jatiluhur, terutama terkait kandungan merkuri dan penataan Keramba Jaring Apung (KJA) agar budidaya tetap berkelanjutan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan program agar bantuan dari Pemerintah Pusat (yang mencapai lebih dari Rp2 triliun untuk revitalisasi Pantura) dapat terserap secara maksimal oleh masyarakat Jawa Barat. Pungkas Lina Ruslinawati. (AP)
