Bandung Barat.Swara Jabbar News Com.-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/LPMP Jawa Barat, Jalan Batujajar, Desa Laksana Mekar,Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kamis (09/04/1026).
Adapun tema Pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Tati Supriati Irwan, S.Sos., yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan pada April 2026.
Kehadiran Tati Supriati Irwan dalam forum ini memiliki peran strategis sebagai berikut:
Penyelarasan Aspirasi: Sebagai wakil rakyat dari Dapil III (Kabupaten Bandung Barat), beliau hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat KBB terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sinergi Pembangunan: Memastikan keselarasan antara program pembangunan di tingkat Kabupaten Bandung Barat dengan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Fokus Kerja: Selaku anggota Komisi II (Bidang Perekonomian), keterlibatan beliau sangat penting dalam memberikan masukan terkait kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan untuk tahun 2027.
Legitimasi Perencanaan: Kehadiran legislator dalam Musrenbang diperlukan untuk penandatanganan berita acara sebagai bagian dari proses partisipatif penyusunan dokumen RKPD
Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Bupati Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan, rencana kerja tahun 2027 menimbulkan tekanan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Jeje meminta seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.“Rencana kerja untuk tahun 2027, maka kami berharap kepada SKPD memberikan masukan terutama pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menetapkan fokus kebijakan belanja, meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan digital, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta digitalisasi layanan publik.
Sementara itu, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan layanan publik dan kinerja aparatur, serta pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. (AP)
Comment